KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 sebesar US$ 454,8 miliar. Posisi ini relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 454,5 miliar.= Meski secara bulanan hanya naik tipis, ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 4,9% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan ULN publik, sementara ULN swasta masih mengalami kontraksi. "Posisi ULN Indonesia pada Juli 2026 tercatat sebesar 454,8 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada Juni 2026 sebesar 454,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,9 % (yoy)," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Baca Juga: Dibalik Pergantian Menkeu, Buntut Konflik Internal di Kemenkeu? BI merinci, posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat sebesar US$ 218,4 miliar. Angka ini tumbuh 3,2% secara tahunan. Menurut Denny, peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. "Ini yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga," lanjut Denny. Pemerintah juga disebut tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif. Pengelolaannya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan utang. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah disebut digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pangsa 22,0% dari total ULN pemerintah.
Baca Juga: Ada Potensi Kebocoran Rp 40 Triliun, Pengamat Dorong Kamar Pajak di MA Sementara sektor lainnya seperti, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%. Posisi ULN pemerintah tersebut dinilai relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.
ULN swasta masih menurun
Di sisi lain, BI mencatat ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US$ 194,5 miliar. Posisi ini mengalami kontraksi 1,2% (yoy). Penurunan tersebut terutama berasal dari kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (
nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4% (yoy), serta lembaga keuangan (
financial corporations) yang turun 0,3% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,6% dari total ULN swasta. Sama seperti ULN pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang. Lebih lanjut BI menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,7% pada Juli 2026.
Baca Juga: Kemenhut Tindak 3 Perusahaan Terkait Karhutla di Kaltim Struktur tersebut juga didukung oleh dominasi utang jangka panjang, sehingga risiko pembiayaan jangka pendek tetap terjaga.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Denny. BI dan pemerintah akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. "Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Denny. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
