KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah pada Januari 2022 kembali menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN pemerintah pada awal tahun sebesar US$ 199,3 miliar atau tuurn dari US$ 200,2 miliar pada bulan Desember 2021. 

Bila dilihat dari pertumbuhannya pun, ULN pemerintah pada Januari 2022 tercatat turun 5,4% yoy, atau mencatat penurunan lebih dalam dari penurunan bulan Desember 2021 yang sebesar 3,0% yoy. 

“Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam denominasi dollar Amerika Serikat (AS),” tutur Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam laporannya, Selasa (15/3). 

Selain jatuh tempo SBN, ada juga penurunan neto pinjaman bilateral seiring dengan pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur, yang membuat ULN pemerintah menurun pada awal tahun ini. 

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Susut di Awal Tahun 2022

ULN pemerintah ini diarahkan untuk pembiayaan sektor produktif serta diupayakan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dengan tekad tersebut, pemerintah mengalokasikan 24,5% dari total ULN pemerintah untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian alokasi 16,5% dari total ULN pemerintah untuk jasa pendidikan. 

Sedangkan 15,1% dari total ULN pemerintah digunakan untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sekitar 14,2% untuk sektor kontruksi, dan 11,8% untuk sektor jasa keuangan dan asuransi. 

Baca Juga: Dampak Eskalasi Perang dan Naiknya Inflasi terhadap Outlook Pasar Reksadana Domestik

Ke depan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. 

Namun, hingga kini, posisi ULN pemerintah didapuk relatif aman dan terkendali bila dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .