KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Gejolak utang di Amerika Serikat (AS) makin memanas setelah mencapai ambang batas atas plafon pinjaman sebesar US$ 31,4 triliun.

Negara berjuluk Paman Sam ini pun akan menghadapi risiko gagal bayar utang sebelum Juli apabila plafon tidak segera dinaikkan. Gagal bayar kemungkinan akan berimbas pada mengurangi 3 juta pekerjaan di AS dan menaikkan biaya KPR tenor 30 tahun.

Melansir Reuters pada Kamis (16/2), Kantor Anggaran Kongres (CBO) menyatakan bahwa Departemen Keuangan AS bakal kehabisan kemampuan untuk membayar semua tagihannya antara bulan Juli dan September, kecuali jika batas pinjaman sebesar US$ 31,4 triliun saat ini dinaikkan atau ditangguhkan.

Baca Juga: The Fed Akan Lakukan Stress Test Ketahanan Bank Besar Hadapi Krisis Ekonomi

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan bersamaan dengan prospek anggaran tahunannya, CBO non-partisan memperingatkan bahwa gagal bayar utang federal dapat terjadi sebelum bulan Juli jika pemasukan yang masuk ke Departemen Keuangan pada bulan April melampaui perkiraan.

CBO menegaskan belum bisa dipastikan secara pasti tenggat waktu akhir mengenai gagal bayar tersebut. Pemerintah pun mengaku sulit memprediksinya. 

Hal ini lantaran laju pendapatan yang masih akan masuk, ditambah dengan kinerja ekonomi AS dalam beberapa bulan mendatang.

"Jika batas utang tidak dinaikkan atau ditangguhkan sebelum langkah-langkah luar biasa akan habis antara Juli dan September 2023, pemerintah tidak akan mampu membayar kewajibannya secara penuh," kata laporan CBO.

Secara terpisah, CBO mengatakan defisit anggaran tahunan AS akan mencapai rata-rata US$2 triliun antara tahun 2024 dan 2033, mendekati rekor era pandemi pada akhir dekade ini.

Sementara itu, CBO memperkirakan tingkat pengangguran sebesar 4,7% tahun ini, jauh di atas 3,4% saat ini. 

Direktur CBO Phillip Swagel mengaitkan kenaikan ini dengan kenaikan suku bunga tinggi yang secara khusus menghantam industri perumahan, ditambah dengan melambatnya investasi bisnis.

Analisis ini mencerminkan dampak penuh dari undang-undang pengeluaran baru-baru ini, termasuk investasi dalam energi bersih dan semikonduktor serta pengeluaran militer yang lebih tinggi, bersama dengan biaya perawatan kesehatan, pensiun, dan bunga yang lebih tinggi. 

Analisis ini mengasumsikan tidak ada perubahan dalam undang-undang perpajakan dan pengeluaran selama satu dekade ke depan.

Baca Juga: IMF Menaikkan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Jadi 2,9%

"Dalam jangka panjang, proyeksi kami menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal harus dilakukan untuk mengatasi kenaikan biaya bunga dan mengurangi konsekuensi-konsekuensi buruk lainnya dari utang yang tinggi dan terus meningkat," kata Swagel dalam sebuah pernyataan. 

Setelah mencapai batas pinjaman US$ 31,4 triliun pada 19 Januari 2023, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa Departemen Keuangan dapat mempertahankan pembayaran utang, tunjangan federal, dan melakukan pengeluaran lain setidaknya sampai 5 Juni dengan menggunakan penerimaan kas dan langkah-langkah manajemen kas.

Batas pinjaman tersebut juga mendorong Departemen Keuangan AS untuk memulai langkah-langkah yang memungkinkannya melanjutkan pembiayaan kegiatan pemerintah.

Editor: Herlina Kartika Dewi