KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Utang pemerintah Indonesia yang kini di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali meningkat. Per akhir September 2021, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 6.711,52 triliun. Berdasarkan publikasi di APBN KiTa Kementerian Keuangan per akhir September 2021, utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin bertambah sekitar Rp 86 triliun dibandingkan sebulan sebelumnya. Utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin per akhir Agustus 2021 yakni Rp 6.625,43 triliun. Penambahan utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin ini lebih besar dibandingkan pada periode Agustus 2021 yang hanya Rp 55,27 triliun.
Dengan bertambahnya utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pun meningkat. Rasio utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin terhadap PDB adalah 41,38%. Bulan sebelumnya, rasio utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin terhadap PDB hanya 40,85%. Baca juga:
Jumlah penawaran turun, lelang sukuk negara justru lebih kompetitif Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp 5.887,67 triliun yang terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Lalu, utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin melalui penerbitan SBN valas yakni sebesar Rp 1.280 triliun per September 2021. Utang pemerintah Indonesia Jokowi-Ma'ruf Amin lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 823,85 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,33 triliun. Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 306,18 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,67 triliun, dan commercial banks Rp 41,48 triliun. Dalam pemberitaan Kontan.co.id, terus meningkatnya utang Indonesia pun kerap menjadi perbincangan berbagai pihak. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang. "Banyak orang lihat keuangan negara detail, saya senang banget sekarang semua orang urusin utang. Semua orang bicara itu. It's good, kita punya ownership terhadap keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Buku 25 Tahun KONTAN: Melintasi 3 Krisis Multidimensi, Minggu (24/10). Sebab sebelumnya, pada saat krisis tahun 1997-1998 maupuun tahun 2008, tidak ada orang yang memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Sri Mulyani: Pasca Covid, ancaman krisis berikutnya bisa climate change dan disrupsi Namun ia menegaskan, jika utang berlipat maka negara bisa kesulitan membayarnya. Terlebih, nilai tukar rupiah melemah. Hal ini akan berdampak terhadap kondisi keuangan. "Kalau utang berlipat ganda, walaupun tadi utangnya sama tetapi nilai tukar berubah maka penerimaan ada yang dalam bentuk rupiah menjadi tidak bisa mampu untuk membayarnya kembali," kata Sri Mulyani. Sebab itu, saat kondisi perekonomian sedang bangkit, pemerintah berusaha untuk menyehatkan keuangan negara dengan memberikan ruang fiskal pada APBN. Tujuannya, agar saat perekonomian kembali tertekan, keuangan negara kembali hadir untuk melindungi dan menyehatkan perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Adi Wikanto