KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah membayarkan sebagian utang subsidi ke Pertamina dan PT PLN (Persero). Sebagian pembayaran tersebut telah dilakukan pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, utang yang dibayarkan oleh pemerintah itu berdasarkan nilai yang didapat dari audit tahun 2016. Namun demikian, dari utang tersebut belum seluruhnya lunas sehingga akan dilanjutkan cicilannya pada tahun ini.

“Mengenai subsidi, audit sampai 2016 untuk Pertamina itu sekitar Rp 20 triliun, kemudian PLN Rp 12 triliun, tapi di 2017 ini sudah kita cicil sebagian Rp 5 triliun, sehingga estimasi masih ada 7 triliun,” kata Askolani di kantornya, Senin (15/1).

Lapkeu GoTo 2024: Pendapatan Naik, Beban Turun, Rugi Turun 94%

Askolani mengatakan, Kemkeu sudah punya cadangan di 2018 untuk melunasi sebagian dari kewajiban subsidi ini sesuai mekanisme dan kemampuan fiskal yang ada. Pembayaran cicilan ini juga masih akan sejalan dengan audit BPK tahun 2016.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah meminta pemerintah untuk mencadangkan dan estimasi kami bisa selesaikan dalam 1 sampai 2 tahun ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, dengan demikian, jumlah utang pemerintah kepada PLN dan Pertamina adalah sekitar Rp 27 triliun yang akan dibayarkan dalam kurun waktu satu sampai dua tahun lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan melakukan pembersihan APBN dari utang kepada Pertamina dan PLN. Namun demikian, mekanismenya tetap dilakukan setelah audit dari BPK.

“Jadi seperti 10 tahun yang lalu melunasi, semoga bersih lagi APBN-nya. Termasuk yang sudah kami bayar adalah BBM untuk TNI, tapi ini kredibilitas APBN jadi mekanismenya sesudah audit, dan mengikuti alokasi APBN,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto