KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi utang pemerintah pada bulan Mei 2023 kembali mengalami penurunan baik secara rasio maupun nominal.

Mengutip buku APBN KITA edisi Juni 2023, total utang hingga periode tersebut  sebesar Rp 7.787,51 triliun,  dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,85%. Posisi utang tersebut turun sekitar Rp 62,38 triliun dari posisi April 2023 yang sebesar Rp 7.849,89 triliun.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen pinjaman maupun surat berharga negara (SBN), yang mana pembayaran cicilan pokok utang pada bulan Mei lebih besar dari pada pengadaan/penerbitan utang baru.

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir bulan Mei 2023 berada di batas aman atau jauh di bawah 60% PDB, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan masih sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40%.

Komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,15%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,04% sebesar Rp 6.934,25 triliun. Rinciannya, SBN domestik sebesar Rp 5.594,92 triliun, dan SBN Valas Rp 1.339,33 triliun.

Baca Juga: Bahlil Lega RI Tidak Punya Utang IMF, Ini Alasannya

Sementara itu, utang yang berasal dari pinjaman, sebesar 10,96% dari total utang atau Rp 853,26 triliun. Dengan rincian, pinjaman yang berasal dari luar negeri sebesar Rp 829,17 triliun, sedangkan yang berasal dari dalam negeri sebesar Rp 24,09 triliun.

Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Mei 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Pemerintah menyatakan senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).

Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari