KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali naik hingga akhir Februari 2024. Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita, utang pemerintah per 29 Februari 2024 tembus Rp 8.319,22 triliun. Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 66,13 triliun atau meningkat sekitar 0,8% dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Januari 2024 yang sebesar Rp 8.253,09 triliun.
Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,06%. Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir Februari 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%. Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,19%. Hingga akhir Februari 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.736,87 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).
Baca Juga: Indef Ingatkan Tugas Berat Menkeu di Era Prabowo-Gibran: Jaga Kesinambungan Fiskal! Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 5.947,95 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.797,16 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.150,79 triliun. Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.388,92 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.044,37 triliun dan SBSN senilai Rp 344,55 triliun. "Dengan aktifitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik," tulis Kemenkeu dalam laporannya, Kamis (28/3). Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,81% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Februari 2024 yang sebesar Rp 982,35 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 35,45 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 946,90 triliun. Untuk pinjaman luar negeri juga telah dijabarkan oleh Kemenkeu sebagai berikut yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 267,99 triliun, pinjaman multilateral Rp 581,99 triliun, dan pinjaman commercial bank sebesar Rp 96,91 triliun. Kemenkeu mengatakan, pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Per akhir Februari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran delapan tahun. Pengelolaan utang yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody’s, R&I, dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan.
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Pembiayaan Utang Hingga Pertengahan Maret 2024 Turun Tajam Pada 15 Maret 2024, Fitch kembali mempertahankan rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah menjadi salah satu faktor yang menguatkan penilaian Fitch akan prospek pertumbuhan Indonesia yang positif dalam jangka menengah. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat