Utang pemerintah naik untuk atasi Covid-19, ekonom Core: Belum perlu privatisasi BUMN



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menerbitkan sukuk global dengan denominasi dollar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 2,5 miliar. Penerbitan ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk menutup defisit anggaran. 

Seperti yang diketahui, outlook defisit anggaran tahun ini kembali melebar menjadi 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal tersebut lantaran bengkaknya biaya penanganan dampak Covid-19 yang mencapai Rp 695,20 triliun.

Baca Juga: Banyak tarik utang baru, Wamenkeu: Bukan untuk foya-foya


Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah menilai di tengah wabah saat ini penurunan penerimaan pemerintah dari pajak tidak bisa dihindari. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah ikut membengkak karena harus mengeluarkan stimulus untuk penanganan wabah, membantu masyarakat dan dunia usaha yang terdampak. 

Oleh karena itu, Piter bilang, untuk membiayai dan menambal defisit APBN kita adalah dengan berutang, yaitu menerbitkan Surat Utang baik Surat utang global maupun domestik. 

“Kecuali kalau masyarakat Indonesia sepakat tidak perlu ada bantuan bagi masyarakat miskin dan dunia usaha juga tidak perlu dibantu,” Kata Piter kepada Kontan.co.id, Kamis (18/6). 

Menurut Piter, saat ini pemerintah juga tidak perlu melakukan privatisasi ke BUMN maupun anak usaha BUMN untuk menambah dana kepada kas negara. “Belum perlu dilakukan privatisasi BUMN,” tegasnya.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia utang lagi di luar negeri, yang akan melunasi anak cucu kita

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi