JAKARTA. Utang Pemerintah makin menggunung. Data Departemen Keuangan (Depkeu) menyebut, hingga Maret 2009 lalu utang Pemerintah sudah mencapai Rp 1.700 triliun. Ini belum termasuk utang dari penerbitan obligasi negara sepanjang April hingga Mei lalu sebesar Rp 4,75 triliun.

Total jenderal, utang Pemerintah hingga Mei 2009 mencapai Rp 1.704,75 triliun. Sebanyak Rp 973,25 triliun di antaranya berasal dari penerbitan surat berharga negara. Jumlah utang ini melonjak Rp 68,01 triliun ketimbang posisi akhir tahun lalu yang sebesar Rp 1.636,74 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkata, utang Pemerintah itu merupakan akumulasi utang pemerintahan sebelumnya, khususnya saat terjadi krisis ekonomi pada 1997 lalu. "Pemerintah secara gencar menerbitkan surat utang maupun mencari pinjaman luar negeri," katanya, Minggu (14/6).

Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, Maybank Indonesia Perkuat Hubungan dengan Nasabah

Tapi, menurut Menkeu, jumlah utang Pemerintah itu masih jauh lebih kecil dibanding negara lain. Ini bisa dilihat dari rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara.

Tahun ini, Pemerintah menyiapkan bujet Rp 101,66 triliun untuk membayar bunga utang. Dengan begitu, rationya 10,3% dari pendapatan negara yang dipatok sebesar Rp 984,79 triliun dan 9,8% dari belanja negara yang ditargetkan Rp 1.037 triliun.

Rasio tersebut lebih kecil dibanding rasio pembayaran bunga utang Turki dan Filipina yang tiga sampai empat kali lipat lebih tinggi. "Lebih sedikit dibanding negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brasil dan Italia," ujar Sri.

Toh, menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Revrisond Baswir, Pemerintah harus menyetop penerbitan obligasi yang bunganya mahal. "Pemerintah harus melakukan renegosiasi utang luar negeri segera," katanya.

Namun Sri Mulyani menegaskan, Pemerintah tidak mungkin meminta pengampunan atau penundaan pembayaran utang. Sebab, untuk langkah itu, Pemerintah juga menanggung biaya mahal. "Bukan soal berani atau tidak, nasionalisme atau tidak, tapi soal tanggung jawab dan hitung-hitungan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News