KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali naik hingga akhir Juni 2023. Berdasarkan dokumen APBN Kita, utang pemerintah pada akhir Juni 2023 berada di angka Rp 7.805,19 triliun. Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp 17,68 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Mei 2023 yang sebesar Rp 7.787,51 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,93%. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastowo mengatakan, utang pemerintah tersebut masih dalam peringkat low to moderate, lantaran rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 37,93%.
"Utang pemerintah saat ini masih tergolong low to moderate," ujar Banjaran kepada Kontan.co.id, Sabtu (29/7). Baca Juga: Banyak Negara di Dunia Ingin Tinggalkan Dolar AS, Ini 3 Alasan Utamanya Ke depannya, Banjaran melihat utang pemerintah dapat diteken lebih rendah. Hal ini mengingat kinerja penerimaan negara pada semester I-2023 yang masih positif sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus 0,71% terhadap PDB. Untuk diketahui, utang pemerintah pada periode laporan masih didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 89,04%. Hingga akhir Juni 2023, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 6.950,10 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 5.632,90 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.545,76 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.087,14 triliun. Baca Juga: Kenaikan Utang Pemerintah Dinilai Masih Terkendali