KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Utang pemerintah Indonesia terus meningkat mencapai Rp 10.293,69 triliun per akhir Juni 2026. Jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 287,20 juta jiwa, maka setiap penduduk diperkirakan setara menanggung sekitar Rp 35,84 juta utang pemerintah.

"Kalau sekiranya satu orang itu menanggung sekitar Rp 36 juta, jadi baru lahir harus punya utang Rp 36 juta," ujar Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman kepada Kontan, Rabu (12/8/2026).

Menurut Juniman, besarnya beban tersebut perlu menjadi perhatian karena posisi utang pemerintah terus meningkat. Per akhir Juni 2026, utang pemerintah mencapai Rp 10.293,69 triliun atau setara 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: UPDATE - BNPB Catat Karhutla di Empat Daerah, Total 16 Hektare Lahan Terbakar

Posisi tersebut meningkat dari Rp 9.637,90 triliun pada akhir Desember 2025. Dengan demikian, dalam enam bulan pertama 2026, utang pemerintah bertambah sekitar Rp 655,79 triliun.

Jika dibandingkan dengan posisi sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat, yakni Rp 8.473,90 triliun per akhir September 2024, utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp1.819,79 triliun atau 21,5%. Artinya, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo, tambahan utang pemerintah sudah mendekati Rp 2.000 triliun.

Juniman mengingatkan, beban utang tersebut berpotensi semakin besar apabila pemerintah terus menambah utang tanpa diimbangi peningkatan penerimaan negara dan produktivitas ekonomi.

"Ini baru sekarang, ini kan nambahnya setiap dua tahun sampai Rp 2.000 triliun, sampai akhir periode bisa nambah lagi sekitar Rp 2.500 sampai Rp 3.000 triliun," kata Juniman.

Menurutnya, persoalan utang pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari rasio utang terhadap PDB. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara dalam membayar pokok dan bunga utang.

Baca Juga: Aida S Budiman Diusulkan Presiden Sebagai Calon Tunggal Deputi Gubernur Senior BI

Pasalnya, berdasarkan laporan APBN yang telah diaudit per Desember 2025, Juniman menyebut pembayaran bunga utang sekitar Rp 800 triliun dan pokok sekitar Rp 515 triliun. Dengan total sekitar Rp 1.315 triliun, pembayaran pokok dan bunga tersebut setara hampir 49% dari penerimaan negara yang sekitar Rp 2.700 triliun.

Kondisi itu, lanjut Juniman, membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas untuk membiayai pembangunan dan memberikan stimulus ekonomi.

"Jadi dari penerimaan negara itu hampir sekitar 49% itu hanya untuk bayar utang dan pokoknya," ujarnya.

Juniman menilai pemerintah perlu memastikan tambahan utang digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sebab, semakin besar utang yang ditarik, semakin besar pula kewajiban pembayaran pokok dan bunga pada tahun-tahun berikutnya.

"Jangan sampai utang dipakai hanya untuk membayar utang atau membayar subsidi dan lain sebagainya, tapi bukan untuk pembangunan," tegas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News