KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri keramik nasional mulai menunjukkan pemulihan setelah tingkat utilisasi produksi meningkat dalam dua tahun terakhir. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menilai sejumlah kebijakan pemerintah turut membantu mempercepat pemulihan industri tersebut. Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengatakan, kebijakan pemerintah yang dinilai pro-industri, seperti perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), penerapan SNI wajib untuk keramik serta perpanjangan kebijakan safeguard keramik telah memberikan dampak positif terhadap industri keramik nasional. "ASAKI mengapresiasi kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja industri keramik nasional melalui beberapa kebijakannya yang pro industri," kata Edy kepada Kontan, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Kadin Dorong Aliansi Negara Produsen Sawit, Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Global Menurut dia, utilisasi produksi keramik nasional telah kembali meningkat setelah sempat tertekan. Pada 2024, utilisasi produksi berada di level 65%, kemudian naik menjadi 73% pada 2025. ASAKI memperkirakan tingkat utilisasi tersebut kembali meningkat menjadi sekitar 75% pada 2026. Edy mengatakan, tren tersebut berbanding terbalik dengan tingkat utilisasi industri keramik dunia yang justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Terbantu Proyek Pemerintah

Edy menambahkan, peningkatan utilisasi industri keramik tidak terlepas dari permintaan domestik. Maklum, industri keramik nasional masih sangat bergantung pada pasar dalam negeri. Sejumlah program pemerintah di era Presiden Prabowo dinilai turut menopang permintaan keramik. Program tersebut antara lain pembangunan dan renovasi Sekolah Rakyat, program gentengisasi, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), renovasi rumah tidak layak huni hingga program pembangunan 3 juta unit rumah. Menurut Edy, berbagai program tersebut dapat menjadi sumber permintaan baru bagi industri keramik sekaligus membantu meningkatkan utilisasi kapasitas produksi pabrik. Di sisi lain, persoalan energi masih menjadi salah satu faktor penting bagi daya saing industri keramik. ASAKI mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan harga regasifikasi LNG menjadi US$ 13 per million British thermal unit (MMBtu) serta menjamin ketersediaan pasokan gas HGBT melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 281 Tahun 2026. Kebijakan tersebut dinilai membantu industri keramik terhindar dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Baca Juga: Industri Baja Nasional Masih Tertekan, Utilisasi Produksi Baru 52,7% "Reaksi cepat pemerintah yang menurunkan harga regasifikasi LNG ke US$ 13/MMBtu dan jaminan ketersediaan supply gas HGBT melalui Kepmen ESDM 281/2026 telah menyelamatkan industri keramik dari ancaman PHK massal," ujar Edy. Meski demikian, ASAKI masih berharap pasokan gas HGBT kepada industri keramik dapat berjalan sesuai volume yang telah ditetapkan pemerintah. Edy berharap PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dapat memperbaiki kinerja pasokan gas HGBT bagi industri keramik sesuai dengan volume gas industri yang diatur dalam Kepmen ESDM 281/2026. Dengan perbaikan pasokan gas tersebut, ASAKI menargetkan utilisasi produksi keramik pada semester II 2026 dapat mencapai 75%-80%.

Siapkan Ekspansi Rp 10 Triliun

Tak hanya meningkatkan utilisasi, perbaikan kondisi industri juga membuka ruang ekspansi kapasitas produksi. ASAKI mencatat industri keramik tengah menyiapkan investasi sekitar Rp 10 triliun untuk periode 2026-2028. Investasi tersebut ditujukan untuk menambah kapasitas produksi keramik sekitar 105 juta meter persegi sekaligus menyerap sekitar 7.500 tenaga kerja. Edy mengatakan, keberlanjutan ekspansi tersebut sangat bergantung pada terjaganya daya saing industri, terutama dari sisi energi dan permintaan domestik.

Baca Juga: Perkuat Logistik Antarnegara, ASDP Dorong Layanan RoRo Batam–Johor "ASAKI siap mendukung program-program Presiden Prabowo dengan semangat pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% melalui Program Pembangunan 3 juta unit rumah, Program Gentengisasi, Program Pembangunan Sekolah Rakyat, Program Renovasi Sekolah dan Rumah Tidak Layak Huni," kata Edy. Menurut ASAKI, keberlanjutan program pemerintah dan perbaikan iklim usaha akan menjadi faktor penting agar pemulihan industri keramik dapat berlanjut sekaligus mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja hingga beberapa tahun ke depan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News