JAKARTA. Pemerintah bakal mengatur profesi akuntan publik dalam undang-undang baru, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Akuntan Publik. Pasalnya, beleid yang lama sudah berusia uzur: 46 tahun.UU Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan terbaru. Apalagi, produk hukum tersebut tak mengatur hal-hal mendasar dalam profesi akuntan publik."Kami mengusulkan RUU Akuntan Publik agar ada kepastian dan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan standar profesi akuntan publik," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan (XI) DPR, Senin (7/6).Karena itu, Agus menjelaskan, RUU Akuntan Publik akan memuat sembilan poin utama mengenai profesi tersebut. Yakni, jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, dan kerja sama kantor akuntan publik dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing. Kemudian, pembinaan dan pengawasan, asosiasi profesi, hak, kewajiban dan larangan, komite pertimbangan profesi, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.Agus mengungkapkan untuk perizinan, nantinya, hanya diberikan kepada akuntan publik dengan kualifikasi moral dan profesional. Tujuannya, supaya publik terhindar dari pembohongan. "Salah satu syarat untuk diberi izin, adalah kantor akuntan publik (KAP) harus punya rancangan pengendalian mutu untuk jamin jasa profesional yang diberikan sesuai dengan standar profesi," jelasnya. RUU Akuntan Publik juga memuat sanksi administratif dan ketentuan pidana secara khusus. Sebab, profesi itu mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan aturan pidana secara umum. "Dalam RUU ini, ketentuan pidananya merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," kata Agus.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
UU Akuntan Publik yang Lama Tidak Sesuai Perkembangan
JAKARTA. Pemerintah bakal mengatur profesi akuntan publik dalam undang-undang baru, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Akuntan Publik. Pasalnya, beleid yang lama sudah berusia uzur: 46 tahun.UU Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan terbaru. Apalagi, produk hukum tersebut tak mengatur hal-hal mendasar dalam profesi akuntan publik."Kami mengusulkan RUU Akuntan Publik agar ada kepastian dan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan standar profesi akuntan publik," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan (XI) DPR, Senin (7/6).Karena itu, Agus menjelaskan, RUU Akuntan Publik akan memuat sembilan poin utama mengenai profesi tersebut. Yakni, jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, dan kerja sama kantor akuntan publik dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing. Kemudian, pembinaan dan pengawasan, asosiasi profesi, hak, kewajiban dan larangan, komite pertimbangan profesi, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.Agus mengungkapkan untuk perizinan, nantinya, hanya diberikan kepada akuntan publik dengan kualifikasi moral dan profesional. Tujuannya, supaya publik terhindar dari pembohongan. "Salah satu syarat untuk diberi izin, adalah kantor akuntan publik (KAP) harus punya rancangan pengendalian mutu untuk jamin jasa profesional yang diberikan sesuai dengan standar profesi," jelasnya. RUU Akuntan Publik juga memuat sanksi administratif dan ketentuan pidana secara khusus. Sebab, profesi itu mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan aturan pidana secara umum. "Dalam RUU ini, ketentuan pidananya merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," kata Agus.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News