UU APBN 2025 Disahkan! Banggar Beri Catatan Untuk Pemerintahan Prabowo



KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Oleh karena itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memberikan beberapa catatan untuk pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pertama, terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Said menyebut, target pertumbuhan ekonomi yang disepakati sebesar 5,2% ini lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD. 


"Kita berharap, pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui kita dalam satu dekade terakhir," kata Said dalam keterangan resminya, Kamis (18/9).

Baca Juga: Ketua Banggar DPR RI Dorong Sri Mulyani Gabung di Pemerintahan Prabowo

Menurut Said,  hal tersebut penting untuk diingatkan, jangan sampai Indonesia masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun kedepan. 

"Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik kedepannya," katanya

Kedua, target pencapaian inflasi juga terkendali pada angka 2,5%. Disaat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis.  

Namun Said mengingatkan mengenai fenomena deflasi yang sudah dialami Indonesia dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024. Ditinya khawatir hal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi. 

Oleh karena itu, untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak menganggu kinerja pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menghasilkan  bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur.

Ketiga, Said juga mengingatkan mengenai persoalan nilai tukar Rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir yang  membuat Indonesia tidak berdaya. Pasalnya, grafik transaksi kurs Indonesia dalam jangka panjang cenderung melemah. 

Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp 16.100 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun, Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level Rp 15.900 per dolar AS. Pada akhirnya angka yang disepakati berar pada angka Rp 16.000 per dolar AS.

"Kita yakin, dengan kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, dan menguatkan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam akan lebih membuat rupiah semakin kuat," katanya. 

Baca Juga: Tok! DPR Setujui UU APBN 2025, Anggaran Belanja Dipatok Rp 3.621,31 Triliun

Indonesia juga perlu terus melihat dampak tingginya suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang disepakati pada tingkat bunga sebesar 7,0%. Banggar dan pemerintah juga perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional. 

"Bersyukur bank Indonesia telah menurunkan BI Rate, dari 6,25% menjadi 6%.kebijakan ini menjadi sinyal positif kedepan kita bisa menurunkan tingkat bunga, termasuk SBN, sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah kedepan bisa lebih rendah," imbuh Said.

Keempat, Banggar dan pemerintah akan selalu berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN, atau sebesar Rp 724,26 triliun, sesuai amanat konstitusi. 

Dirinya percaya bahwa emerintahan baru nantinya, akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

"Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Progran Quick Win Presiden terpilih," imbuhnya.

Dan terakhir, persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera. Oleh karena itu, Banggar DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah kedepan untuk menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program unggulannya. 

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil serta menyusui. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak baik saat masih dalam kandungan, balita, dan pada usia sekolah. 

"Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM bangsa ke depan," pungkas Said.

Baca Juga: Megathrust dan Kesiapan Dana Penanggulangan Bencana di Indonesia

Selanjutnya: The Fed Pangkas Suku Bunga, Pasar Soroti Potensi Dampak Ekonomi

Menarik Dibaca: 15 Cara Alami Menurunkan Gula Darah yang Efektif dan Patut Anda Coba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati