UU Perampasan Aset Dikritik ICW, Instrumen Kejar Harta Koruptor Dinilai Hilang



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai, pengesahan UU Perampasan Aset justru menghilangkan sejumlah instrumen penting untuk mengejar aset hasil korupsi. Salah satunya, ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment.

Koalisi menyebut penghapusan ketentuan tersebut membuat negara kehilangan instrumen untuk merampas kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilannya dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, persis yang diusulkan KPK, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali," tulis Koalisi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).


Baca Juga: Presiden Prabowo dan Presiden Putin Bertemu Empat Mata di Sela KTT APEC 2026

Tak hanya itu, koalisi juga menyoroti kenaikan batas minimal perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB).

Dalam draf pemerintah tahun 2023, batas minimal aset yang dapat dirampas melalui mekanisme tersebut sebesar Rp 100 juta. Namun, dalam draf terbaru tertanggal 16 November 2026, batas tersebut naik menjadi Rp 1 miliar. Kenaikan hingga 10 kali lipat ini dinilai berpotensi membuat aset di bawah Rp 1 miliar tidak bisa dijangkau melalui mekanisme NCB.

Ada pula ketentuan non-retroaktif dalam Pasal 72. Ketentuan ini membuat UU Perampasan Aset tidak berlaku surut sehingga aset yang berasal dari tindak pidana sebelum undang-undang berlaku berpotensi tidak dapat dijangkau.

Koalisi juga menyoroti pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas yang diatur dalam draf terbaru. Kedua badan tersebut nantinya dibentuk oleh Presiden melalui peraturan presiden.

Skema ini dinilai berisiko menempatkan pengelolaan dan pengawasan aset di bawah kendali eksekutif. Sehingga, independensi kedua badan tersebut dipertanyakan jika tidak diatur secara tegas dalam undang-undang.

"Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News