KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai, pengesahan UU Perampasan Aset justru menghilangkan sejumlah instrumen penting untuk mengejar aset hasil korupsi. Salah satunya, ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment. Koalisi menyebut penghapusan ketentuan tersebut membuat negara kehilangan instrumen untuk merampas kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilannya dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, persis yang diusulkan KPK, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali," tulis Koalisi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
UU Perampasan Aset Dikritik ICW, Instrumen Kejar Harta Koruptor Dinilai Hilang
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai, pengesahan UU Perampasan Aset justru menghilangkan sejumlah instrumen penting untuk mengejar aset hasil korupsi. Salah satunya, ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment. Koalisi menyebut penghapusan ketentuan tersebut membuat negara kehilangan instrumen untuk merampas kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilannya dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, persis yang diusulkan KPK, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali," tulis Koalisi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
TAG: