KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Namun, beleid tersebut tidak memuat ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar atau
illicit enrichment. Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman menjelaskan, terdapat dua pertimbangan utama yang mendasari keputusan tersebut.
Baca Juga: Prabowo Hadiri KTT APEC 2026, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Kawasan Asia Pasifik Pertama, ketentuan
illicit enrichment dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Habiburokhman mengatakan, DPR telah menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan studi komparasi terhadap penerapan aturan serupa di sejumlah negara. "Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Kami juga melakukan perbandingan pakai internet, mempelajari praktik dari negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia," ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026). Menurut Habiburokhman, penolakan terhadap penerapan konsep tersebut juga ditemukan dalam sistem hukum sejumlah negara Eropa.
Baca Juga: Belanja Perpajakan 2027 Diproyeksi Meningkat, Pengamat Soroti Ketepatan Sasaran "Di Inggris juga tidak diterapkan. Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment. Lalu, kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, khusus juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," ungkapnya. Pertimbangan kedua berkaitan dengan aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.
Habiburokhman menjelaskan, UU Perampasan Aset dirancang sebagai instrumen hukum formil yang mengatur tata cara dan prosedur hukum acara, bukan sebagai aturan materiil yang memuat norma penghukuman. "Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Dengan dua hal itu kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang Perampasan Aset ini," pungkasnya.
Baca Juga: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bentuk Dua Badan Khusus di Bawah Presiden Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News