KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menyikapi adanya embargo vaksin, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menuturkan, pemerintah diminta untuk segera memikirkan alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional. Mengingat adanya rencana embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin.

Adanya embargo tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Vaksin ini adalah kebutuhan mendesak. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Karena itu, pemerintah wajib menyediakan vaksin bagi 70% masyarakat yang menjadi target sasaran," ujar Saleh dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id pada Minggu (28/3).

Baca Juga: Ekonom: Tak bisa hanya andalkan vaksin, protokol kesehatan tetap penting

Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 420 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta sasaran vaksinasi. Jumlah tersebut dinilai Saleh sangat besar, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan satu produsen saja.

Maka, pemerintah didesak untuk memprioritaskan pengadaan vaksin di dalam negeri. Vaksin merah putih dan vaksin nusantara dinilai tidak kalah dengan vaksin impor.

"Kalau produk dalam negeri, vaksin nusantara lebih maju dari vaksin merah putih lainnya. Sebab, sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Sementara, vaksin merah putih lainnya diperkirakan baru bisa uji klinis pada akhir tahun 2022. Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada vaksin nusantara," tutur Saleh.

Lebih lanjut, menurut para penelitinya untuk hal-hal tertentu, vaksin nusantara lebih baik dari vaksin impor. Namun sayangnya, vaksin nusantara sampai hari ini belum mendapat izin untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua. Jika diberi izin, ia menyebut diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang.

Baca Juga: Antisipasi vaksin tertunda, pengusaha harap pemerintah lakukan lobi dengan produsen

Kementerian Kesehatan, BPOM, peneliti, sponsor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian vaksin nusantara diharapkan dapat duduk bersama. Saleh menyebut, perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk menyamakan perbedaan persepsi dan pandangan terkait penelitian yang dilaksanakan. Dengan begitu, penelitian ini bisa segera dilanjutkan.

"Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Di tengah isu embargo saat ini, campur tangan pemerintah menjadi faktor penentu. Jangan biarkan negara lain mendahului kita dalam penelitian vaksin dentritik seperti ini. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam rangka melindungi kesehatan warga masyarakat," jelasnya.

Selanjutnya: Pengiriman vaksin AstraZeneca terkendala embargo di India, ini kata ekonom Indef

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi