KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Makanya, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasi anggaran dari pos lain demi memenuhi kebutuhan biaya program vaksin corona gratis seluruh masyarakat. Alokasi biaya ini  dilakukan pada 2021.

Jokowi juga memerintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk memfokuskan anggaran 2021 untuk pendistribusian vaksin covid-19, meski belum disebutkan kebutuhan biaya untuk menyalurkan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat.

Baca Juga: Jokowi: Vaksin corona gratis untuk semua masyarakat

"Kepada seluruh kabinet, kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda) untuk memprioritaskan program vaksinasi untuk anggaran 2021," tegas Jokowi, dalam jumpa pers, Rabu (16/12).

Keputusan pemberikan vaksin secara gratis, kata Jokowi setelah mempetimbangkan masukan banyak pihak. 

Lantas berapa dana yang harus disiapkan pemerintah untuk program vaksinasi gratis? 

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 60,5 triliun untuk pengadaan dan distribusi vaksin corona atau covid-19 di Indonesia. 

Anggaran ini disiapkan untuk  pengagdaan lanjutan atas  vaksin yang baru saja masuk ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis..

Adapun perincian penggunaan  atau alokasi anggaran pengadaan vaksin Covid-19 sebagai berikut:

• Pertama, senilai Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin corona tahap selanjutnya.
• Kedua, antisipasi imunisasi dan program vaksinasi mencapai Rp3,7 triliun. 
• Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium vaksin mencapai Rp1,3 triliun.
• Keempat, dana untuk penelitian dan pengembangan serta tes PCR yang dilakukan Kementerian Kesehatan Rp1,2 triliun. 
• Kelima, untuk evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp 100 miliar.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan serahkan 20,3 juta data peserta untuk penyaluran vaksin corona

Program vaksinasi gratis tentu saja akan menambah anggaran yang harus disiapkan bendahara negara itu atas vaksinasi gratis. 

Mari kita hitung berdasarkan perkiraan vaksinasi gratis diberikan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Merujuk rapat dengan Komisi IX DPR RI,  17 November 2020, Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengatakan harga vaksin Sinovac sebesar Rp 211.282 per dosis.

Ini merupakan harga yang diberi secara borongan oleh pemerintah, bukan harga jual yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Harga per satuan, hasil dari BPKP, LKPP dan KPK, bahkan kejaksaan Rp 211.282 per dosis. Ini untuk program murni, bukan vaksinasi pribadi, ini untuk 3 juta vaksin pertama," ujar Terawan.

Dus jika merujuk keterangan Terawan, ini artinya, Menkeu harus menyiapkan dana sebesar Rp 57,1 triliun untuk program vaksinasi Covid 19 untuk penduduk Indonesia sebanyak 270 juta orang. Ingat, ini baru proses sekali vaksin, padahal untuk menciptakan target herd immunity dibutuhkan minimal dua kali vaksin.

Ini artinya, Menkeu harus merogoh kocek lebih besar atau dua kali lipat dari 57,1 triliun. Jika dikalikan dua saja, kebutuhan pengadaan vaksin membutuhkan anggaran Rp 114,2 triliun,

Alokasi dana ini di luar  biaya laboratorium, biaya tenaga medis dalam program ini, distribusi, penelitian dan sebagainya. 

Umumnya proses impor vaksin yang juga sempat diterangkan Menkes harus lebih tinggi berkisar 30% atas jumlah impor untuk antisipasi waste. 

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan program vaksinasi covid-19 akan menyasar 107 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan herd immunity.  Jumlah tersebut mewakili 67 persen total penduduk Tanah Air usia 18-59 tahun.

Jika sasaran pemerintah hanya 107 juta yang mewakili 67% penduduk Indonesia maka Menkeu harus menyiapkan dana Rp 22,86 triliun. Jika dua kali vaksin membutuhkan anggaran Rp 45,2 triliun. 

Namun, Menteri Ristek Bambang  Brojonegoro dalam Business Talk Kontan-Kompas TV, Selasa malam (15/12) menyatakan, herd immunity juga sangat tergantung dari efektivitas vaksin. "Jika vaksin ternyata hanya memiliki efektivitas menciptakan imun 60% maka harus lebih banyak yang divaksin," ujar Bambang.

Itulah sebabnya, di tengah upaya pemerintah melakukan impor vaksin, pemerintah juga berjibaku untuk mengembangkan vaksin merah putih  di dalam negeri dengan melibatkan 7 institusi, Bio Farma serta perusahaan swasta. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Titis Nurdiana