KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah mengambil kebijakan penanganan Covid-19 dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Adapun kebijakan wajib vaksinasi untuk pengunjung pusat perbelanjaan telah mengakomodir berbagai masukan dari banyak pihak, termasuk pakar di bidangnya.

Hal ini juga menjadi masukan tanpa menutup mata dari kondisi yang ada di lapangan. Wiku mengatakan, masih belum meratanya cakupan vaksinasi di beberapa daerah adalah bentuk input pemerintah untuk menetapkan prioritas daerah.

“Dalam waktu dekat demi mencapai target vaksinasi di September mendatang, akselerasi vaksinasi akan difokuskan khususnya kepada tujuh daerah aglomerasi di Jawa–Bali, 45 kabupaten/kota dengan angka penambahan kasus konfirmasi tertinggi di wilayah non Jawa–Bali dan lima kabupaten/kota di wilayah Papua karena untuk kepentingan PON,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual, Selasa (10/8).

Baca Juga: Sertifikat vaksin tak muncul meski sudah divaksinasi, jangan panik ya!

Wiku menambahkan, terkait kapasitas pelayanan kesehatan di luar Jawa–Bali, nantinya akan dilakukan pengalihfungsian fasilitas umum yang ada untuk isolasi terpusat. Demi optimalisasi upaya, pemerintah akan bermitra dengan pihak swasta dan diimbau kepada masyarakat yang sedang menderita Covid-19 bergejala untuk melakukan isolasi terpusat di fasilitas kesehatan.

Sebab, pasien Covid-19 akan menerima penanganan kesehatan yang lebih efektif di fasilitas kesehatan sehingga mempercepat proses penyembuhan dan mencegah pemburukan kesehatan akibat virus Covid-19. “Maka dari itu sekali lagi kami imbau agar penderita Covid-19 bergejala tidak melakukan isolasi mandiri,” terang Wiku.

Selain itu, Wiku menjelaskan, dinamika perubahan leveling PPKM yang terjadi. Dia menyebut, terdapat 71 dari 128 kabupaten/kota di wilayah pulau Jawa – Bali yang berada di level 4 PPKM. Sedangkan di wilayah non Jawa–Bali terdapat 45 kabupaten/kota dari 386 kabupaten/kota yang berada di level 4 PPKM.

“Khusus Jawa–Bali dalam seminggu terakhir terdapat 1 kabupaten/kota yang turun dari level 3 ke level 2 dan 26 kabupaten/kota yang turun dari level 4 ke level 3,” ucap Wiku.

Baca Juga: Update, syarat naik kereta api jarak jauh dan lokal hingga 16 Agustus 2021

Sedangkan untuk wilayah non Jawa – Bali, dalam seminggu terakhir terdapat enam kabupaten/kota yang turun dari level 2 ke level 1 dan 28 kabupaten/kota yang turun dari level 4 ke level 3.

Pemerintah berharap hasil evaluasi mingguan dapat meningkatkan motivasi di setiap daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian Covid-19. Sedangkan bagi daerah yang telah menunjukkan perkembangan yang baik diminta untuk tidak cepat berpuas diri dan konsisten melakukan pengendalian yang baik.

Disamping itu, Wiku menerangkan, sebagaimana arahan presiden saat ini bahwa masyarakat harus bersiap beradaptasi dengan situasi. “Saat ini bukan hanya Indonesia yang tengah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi Covid-19, negara-negara lain dan organisasi internasional seperti World Bank dan WHO juga tengah menyiapkan panduan. Baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” ucap Wiku.

Sebagai informasi, memasuki minggu keenam PPKM level 1 – 4, lima provinsi yang menjadi penyumbang kasus positif tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (naik 2.303 kasus), Sulawesi Tengah (naik 1.733), Bangka Belitung (naik 982), Kalimantan Selatan (naik 624) dan Sumatra Barat (naik 587).

Baca Juga: Dishub DKI Jakarta: Penumpang bus AKAP harus sudah divaksin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati