KONTAN.CO.ID - JAKARTA. CEO PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Febriany Eddy menegaskan, operasi berbasis keberlanjutan yang telah dijalankan Vale Indonesia nantinya juga akan diterapkan di Blok Bahodopi, Morowali, Sulteng.

Meskipun ekspektasi dari berbagai pihak sangat tinggi untuk progres proyek, namun Vale Indonesia tetap berpegang pada standar tertentu dan bekerja dengan kehati-hatian. 

“Jika ada laporan tentang perusahaan yang sudah bekerja tapi belum punya izin, maka Vale Indonesia  sudah punya izin, tapi 'belum bekerja’. Bekerja itu juga bukan sekadar menambang, tapi pembangunan yang menyeluruh. Misalnya membangun jalan, perimeter ditch (saluran kontrol limpasan air tambang) dan pembangunan kolam pengendapan (pond).Ini semua perlu waktu,” jelasnya Febriany dalam keterangan resmi, Minggu (17/7). 

Baca Juga: Laba Diproyeksi Melesat, Berikut Rekomendasi Saham Vale (INCO)

Selain standar operasi yang akan diteruskan, Febry juga meyakinkan, bahwa standar ini sangat mungkin dijalankan sepenuhnya oleh talenta lokal. Saat ini, di Luwu Timur, 99,9% tenaga kerja Vale Indonesia adalah warga negara Indonesia. Sebelum tujuh tahun, Vale Indonesia menargetkan ada putra/putri daerah yang dapat duduk di posisi direksi. 

Sebelumnya, pada 14 Juli 2022, Febriany bertemu Anggota Komisi IV DPR RI dalam resesnya yang dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah. Dia juga mengundang langsung Komisi IV DPRI RI untuk meninjau dan berkunjung ke kegiatan pertambangan Blok Sorowako, sekaligus bisa memberikan masukkan ke perusahaan untuk meningkatkan praktek Good Mining Practice. Sejalan dengan ini, Komisi IV akan merencanakan kunjungan yang dimaksud.

Untuk diketahui, komisi IV DPR RI melakukan reses dalam bentuk kunjungan dan diskusi dengan pemangku kepentingan di Morowali, Sulawesi Tengah. Reses yang dilakukan anggota DPR RI fokus pada topik pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Diskusi dengan pemangku kepentingan melibatkan gubernur, bupati, perwakilan kementerian, dan PT Vale Indonesia sebagai pelaku usaha pertambangan. Pada sambutannya, Bupati Morowali Taslim memanfaatkan kehadiran anggota DPR untuk melaporkan kegiatan tambang tanpa izin dan merusak lingkungan. “Hal ini membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk menyelesaikannya,” tutur Taslim. 

Meski mengemukakan beberapa praktik negatif dari pelaku tambang, bupati tetap mengakui, bahwa pertambangan telah memberi kontribusi yang besar untuk ekonomi daerah. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse berharap, standar serupa juga mampu diterapkan di area operasi di provinsi lainnya. "Saya sebagai orang Sulsel mengucapkan terima kasih. Itulah salah satu keberhasilan dan komitmen yang ditunjukkan terhadap pemerintah,” kata Rusdi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .