KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menteri Keuangan) Sri Mulyani Indrawati sedang mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 termasuk mewaspadai munculnya varian baru virus tersebut yang sudah mulai masuk ke Indonesia.

“Munculnya varian baru yang sudah masuk ke Indonesia, karakternya mudah sekali menular dan tentu ini tidak hanya satu varian ada dari India, Afrika Selatan, dan kita akan perlu terus tingkatkan kewaspadaan,” kata dia dalam webinar BPK, Selasa (15/6).

Sri Mulyani mengatakan, percepatan vaksinasi merupakan kunci untuk penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, akses kecepatan vaksinasi antar negara pun tidak merata. Tak hanya itu, realisasi vaksinasi di Indonesia masih cenderung rendah dan cakupannya tidak merata.

“Kita akan perlu terus tingkatkan kewaspadaan, askes kecepatan vaksinasi tidak merata antar negara dalam negara kita sendiri, perlu lakukan strategi vaksinasi," ucap dia.

Baca Juga: Sri Mulyani beberkan dampak kenaikan kasus Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia

Untungnya berbagai faktor mengindikasikan pemulihan seperti indeks keyakinan masyarakat, indeks penjualan ritel yang meningkat di level 223,9, penjualan mobil secara ritel naik signifikan hingga 227%. Serta indikator produksi dan konsumsi listrik yang mulai meningkat.

Sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 diyakini dapat mencapai 7% hingga 8%.  Meski begitu, adanya faktor  ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi ini akan bergantung pada kebijakan 'gas-rem' pemerintah.

"Gas rem itu seberapa lebih banyak gas daripada rem atau lebih banyak remnya dripada gasnya. Kalau lebih banyak nge-remnya , kecepatan untuk majunya kan lebih lambat. Tapi kalau kita lebih banyak nge-gasnya dan lebih sedikit remnya, berarti kita lebih laju," ujar Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, jika kondisi ekonomi mulai pulih di tahun ini, maka pada tahun depan pemerintah siap untuk menormalkan kembali kebijakan fiskal. Namun, menurut sejumlah ahli kesehatan dan epidomoloigi, vaksinasi masih akan berlangsung hingga 2022.

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah hal itu pada kebijakan fiskal dalam APBN. Tujuannya agar APBN juga turut hadir pada masyarakat dan membantu penanganan Covid-19.

"Makanya kami juga masukkan konsideran itu ke dalam kebijakan fiskal. Waktu pemerintah dan DPR setujui APBN 2021, waktu itu Agustus-September, DPR dan pemerintah setuju Covid-19 masih akan jadi faktor, makanya APBN ini ada fleksibilitas, dalam DPR, dalam UU untuk melakukan refocusing," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 31 juta dosis vaksin Covid-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia dan ditargetkan untuk terus diakselerasi dan dipercepat. Sehingga dapat mencapai target vaksinasi 1 juta dosis per hari pada Juli 2021 sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita berharap pada Juli nanti angka 1 juta per hari bisa dilakukan karena memang tidak ada lain untuk penanganan Covid-19 ini yaitu adalah percepatan vaksinasi,” tuturnya.

Airlangga mengatakan, target 1 juta dosis vaksin Covid-19 per hari tersebut akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebanyak 600.000 dosis serta 400.000 oleh TNI dan Polri.

Tak hanya itu, pengendalian Covid-19 juga akan dilakukan dengan memperpanjang implementasi PPKM Mikro hingga 28 Juni 2021 yang berlaku untuk 34 provinsi.

Baca Juga: Target pertumbuhan ekonomi kuartal II sulit tercapai gara-gara Covid-19 meledak lagi

Editor: Anna Suci Perwitasari