KONTAN.CO.ID - HANOI. Pemerintah Vietnam membantah kesimpulan yang dibuat oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terkait dugaan kegagalan negara tersebut dalam menekan perdagangan barang yang diproduksi melalui kerja paksa. Kementerian Luar Negeri Vietnam menyatakan bahwa penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan upaya yang telah dilakukan Hanoi dalam mencegah praktik kerja paksa di dalam negeri. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, mengatakan pemerintah Vietnam memiliki kebijakan yang secara tegas melarang segala bentuk kerja paksa dan telah menjalankan berbagai langkah mitigasi sesuai standar internasional.
"Vietnam memiliki kebijakan yang secara ketat melarang segala bentuk kerja paksa dan mematuhi ketentuan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)," ujar Hang dalam konferensi pers rutin di Hanoi, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga: Harga Minyak Iran Masuk Zona Diskon di Tengah Lesunya Permintaan China Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal pekan ini mengusulkan tarif hingga 12,5% terhadap impor dari 60 negara, termasuk Vietnam. Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai negara-negara tersebut gagal membatasi perdagangan barang yang diduga diproduksi melalui kerja paksa. Namun, sejumlah mitra dagang Amerika Serikat menolak tuduhan tersebut dan menilai langkah Washington tidak didukung bukti yang memadai.
Surplus Dagang Vietnam Jadi Sorotan
Investigasi yang dilakukan pemerintah AS berlangsung di tengah lonjakan ekspor Vietnam ke pasar Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data pemerintah AS, defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Vietnam mencapai US$ 54,8 miliar pada tiga bulan pertama tahun ini. Angka tersebut menjadi yang terbesar kedua setelah Taiwan dan bahkan melampaui defisit perdagangan AS terhadap eksportir besar lainnya seperti China dan Meksiko. Pemerintahan Trump berulang kali menegaskan komitmennya untuk mengurangi defisit perdagangan dengan berbagai negara mitra dagang utama.
Baca Juga: Dalai Lama Akan Jalani Perawatan Lutut di New Delhi, Kondisi Kesehatan Jadi Sorotan Vietnam menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus dari Washington. Selain isu dugaan penggunaan tenaga kerja paksa, pemerintahan Trump juga menuduh Vietnam melakukan distorsi perdagangan melalui kelebihan kapasitas produksi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta penggunaan barang yang terkait dengan kerja paksa dalam rantai pasok. Meski demikian, Vietnam menegaskan akan terus membuka dialog dengan pemerintah Amerika Serikat guna menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan yang ada. "Vietnam telah dan akan terus melakukan komunikasi serta bekerja sama dengan Amerika Serikat secara konstruktif dan kooperatif untuk menyelesaikan berbagai perbedaan yang masih ada, sembari tetap berupaya melindungi kepentingan sah para pekerja dan pelaku usaha," kata Hang. Pemerintah Vietnam berharap hubungan dagang kedua negara tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan perdagangan global dan kebijakan proteksionisme yang kembali menguat di bawah pemerintahan Trump.
