KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Di media sosial beredar seruan mengajak masyarakat menarik dana secara massal dari bank-bank BUMN. Seruan tersebut terkait pembentukan Danantar. Ajakan tersebut berpotensi menganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurut dia, seruan menarik dana secara massal dari bank BUMN justru dapat merugikan masyarakat sendiri.

"Seruan penarikan dana massal merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat harus memahami, dana mereka aman dan tidak ada alasan panik," tegas Hanif dalam keterangan resminya, Jumat (21/2). 

Electronic City Optimalkan Inovasi dan Kolaborasi Bersama Pelanggan Selama 24 Tahun

Menurutnya, Danantara merupakan inisiatif pemerintah dalam optimalisasi aset BUMN yang tidak berdampak pada dana nasabah di perbankan. Tabungan masyarakat tetap aman dan tidak digunakan dalam skema investasi Danantara.

Baca Juga: Ajakan Tarik Dana, Tenang.. Simpanan di Bank Hingga Rp 2 Miliar Dijamin LPS

"Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih produktif dan efisien. Dana nasabah di bank-bank BUMN, tidak digunakan untuk kegiatan Danantara. Masyarakat tidak perlu khawatir karena perbankan tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya.

Hanif juga menambahkan, mekanisme pengawasan terhadap perbankan BUMN tetap berjalan seperti halnya bank swasta. "Bank-bank tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan dana," tambah Hanif.

Ia mengingatkan, seruan penarikan dana massal tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Menurutnya, ajakan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dapat dikenai sanksi hukum.

"Sesuai Pasal 28 ayat (2) UU ITE, penyebaran informasi yang menyesatkan hingga menyebabkan kepanikan publik bisa terkena pidana dan denda hingga Rp 1 miliar. Ini adalah bentuk perlindungan hukum untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional," tegasnya.

Hanif  meminta tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional. "Bank-bank BUMN memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian, masyarakat tidak perlu ragu karena pemerintah dan regulator terus memastikan bahwa sistem perbankan berjalan dengan baik dan aman," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News