KONTAN.CO.ID - Video Presiden Prabowo Subianto dan pencapaian program-programnya diputar sebelum penayangan film di bioskop, viral dibahas di media sosial beberapa Waktu terakhir. 

Terkait hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) angkat bicara. 

Mengutip infopublik.id, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya mengatakan, video tersebut kini resmi menjadi salah satu kanal komunikasi publik pemerintah, melengkapi media konvensional seperti koran, televisi, dan radio, serta platform digital seperti media sosial. 

KB Bank dan Indonesia Eximbank Jalin Sinergi Untuk Perkuat Pembiayaan Ekspor Nasional

Tujuannya, agar informasi resmi mengenai capaian kerja pemerintah dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan, bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi di Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Baca Juga: Layar Bioskop Cinema XXI (CNMA) Terus Membentang

Mengapa Bioskop?

Menurut Fifi, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat, sehingga pesan pembangunan maupun kebijakan pemerintah dapat diterima lebih utuh oleh audiens.

Isi video tersebut sama seperti yang disampaikan pemerintah melalui media lain, yakni berupa informasi pembangunan, kebijakan, serta ajakan positif bagi masyarakat.

“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.

Fifi menambahkan, penayangan video di bioskop sebaiknya dilihat sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat menerima informasi resmi, benar, dan mudah dipahami.

Tonton: Viral Video Prabowo Ditayangkan Sebelum Film Bioskop, Istana Buka Suara

Dengan begitu, diharapkan penayangan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News