KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana PT Pertamina Patra Niaga menjual bahan bakar minyak (BBM) ke jaringan SPBU swasta masih belum menemukan titik terang.

Tiga pemain besar, yakni Vivo, BP-AKR, dan Shell, hingga kini belum melanjutkan pembelian base fuel dari perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menyampaikan pihaknya akan kembali menggelar rapat koordinasi bersama badan usaha SPBU swasta pada Jumat (3/10/2025).

Mitsubishi Destinator: Investasi Terbaik Mobil Keluarga untuk Jangka Panjang

Baca Juga: Batal Diserap SPBU Swasta, Pertamina Tenggak Sendiri BBM Pasokan Impor

“(Proses B2B masih lanjut) masih. Besok sore ada rapat, kami tiap Jumat rapat,” kata Laode di Kantor BPH Migas, Kamis (2/10/2025).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa proses business to business (B2B) antara Pertamina dengan badan usaha swasta masih terus berjalan.

“B2B-nya lagi dikomunikasikan. Itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas.

Pertamina sebelumnya telah menyiapkan pasokan 100.000 barel untuk diserap oleh SPBU swasta. Vivo bahkan sempat sepakat membeli 40.000 barel base fuel pada 26 September 2025, namun kesepakatan tersebut batal.

“Vivo membatalkan untuk melanjutkan. Setelah setuju membeli 40.000 barel, akhirnya tidak disepakati,” jelas Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (1/10).

Baca Juga: Vivo Batal Beli BBM dari Pertamina, Bagaimana dengan Shell dan BP?

Achmad menegaskan pembatalan itu bukan karena kualitas produk, melainkan perbedaan spesifikasi.

Hasil uji laboratorium pada kargo MT Sakura berisi 100.000 barel RON 92 menunjukkan adanya kandungan etanol 3,5%, masih jauh di bawah batas ketentuan pemerintah sebesar 20%.

Namun, Vivo dan Aneka Petroindo Raya (APR)—joint venture BP dan AKR Corporindo Tbk—tetap mundur lantaran tidak sesuai dengan standar produk mereka.

Sementara itu, Shell memilih menunda pembelian karena terkendala proses birokrasi internal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News