KONTAN.CO.ID - Untuk mengatasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), empat perusahaan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta resmi menggandeng PT Pertamina.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kesepakatan itu dicapai dalam rapat bersama di Kementerian ESDM pada Jumat (19/9/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran direksi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta perwakilan SPBU swasta dari VIVO, Shell, BP-AKR, dan Exxon.

“Hari ini saya didampingi oleh Pak Wamen, kemudian Dirut Pertamina, Pak Simon, Dirut Patra Niaga, Pak Ega dan dari KPI, kemudian dari teman-teman berlaku usaha swasta dari VIVO, dari Shell, BP-AKR, dan dari Exxon,” ungkap Bahlil.

Empat Poin Kesepakatan SPBU Swasta dan Pertamina

KB Bank Dapat Suntikan Modal Rp3 Triliun dari KB Kookmin Bank untuk Perkuat Bisnis

Berikut adalah empat poin kesepakatan SPBU swasta dengan Pertamina: 

1. Kolaborasi Impor BBM

SPBU swasta wajib membeli BBM melalui kolaborasi dengan Pertamina. Tambahan pasokan BBM akan diimpor menggunakan sisa kuota impor Pertamina tahun 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi alokasi tambahan bagi SPBU swasta sebesar 571.748 kiloliter hingga Desember 2025.

Baca Juga: Menakar Potensi Penambahan Volume Impor BBM untuk SPBU Swasta Usai Insiden Kelangkaan

“Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina,” ujar Bahlil.

Dia menambahkan, “Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh, sekarang air panas saja,” jelas Bahlil.

2. Pengawasan Kualitas BBM

Pertamina dan SPBU swasta sepakat menunjuk joint surveyor untuk memastikan kualitas BBM impor.

“Agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut kualitas, juga disepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi, sebelum barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan,” kata Bahlil.

3. Harga BBM

Harga BBM akan mengikuti harga impor awal, tanpa ada tambahan margin atau tidak ada kenaikan.

"Yang ketiga juga menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair," ungkapnya. 

Baca Juga: Faktor Kepercayaan Masyarakat dalam Kisruh Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

"Tak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli," tambah Bahlil.