JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, membuka peluang jabatan direksi BUMN diisi oleh orang asing. Namun hal ini diprotes Gerakan Bersama Buruh BUMN (Geber BUMN). "Alih alih selesaikan masalah outsourcing di BUMN, Rini Soemarno malah membuka kontroversi baru," ujar koordinator Geber BUMN, Ais, Rabu (17/12). Menurut Ais, indikator perusahaan "berkelas" senantiasa ditumpukan pada good corporate governance (GCG). Dan unsur kepatuhan atas aturan perundangan sebagai bagian dari GCG minim sekali dimiliki oleh perusahaan BUMN ini.
Wacana direksi asing di BUMN picu polemik
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, membuka peluang jabatan direksi BUMN diisi oleh orang asing. Namun hal ini diprotes Gerakan Bersama Buruh BUMN (Geber BUMN). "Alih alih selesaikan masalah outsourcing di BUMN, Rini Soemarno malah membuka kontroversi baru," ujar koordinator Geber BUMN, Ais, Rabu (17/12). Menurut Ais, indikator perusahaan "berkelas" senantiasa ditumpukan pada good corporate governance (GCG). Dan unsur kepatuhan atas aturan perundangan sebagai bagian dari GCG minim sekali dimiliki oleh perusahaan BUMN ini.