KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendorong bank pembangunan daerah (BPD) memperluas sumber penghimpunan dana murah atau current account saving account (CASA).

Di tengah potensi perubahan pola penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN), BPD mulai membidik sumber dana alternatif, terutama dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta nasabah non-ASN.

Baca Juga: Pendanaan Industri Pergadaian Tumbuh 65,71%, Andalkan Diversifikasi Sumber Dana

Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Kementerian Koperasi Rull Nurdina Sari mengatakan, penyaluran gaji PNS daerah melalui KDKMP merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih, selain melalui perbankan.

"Pak menteri sudah menyatakan akan dijalankan tahun ini. Itu sebenarnya salah satu alternatif. Jadi, PNS daerah bisa memilih," ujar Rull dalam acara Financial & Regional Economic Forum, Kamis (15/10/2026).

Menurut Rull, keberadaan koperasi di tingkat desa membuka peluang untuk melayani PNS yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut.

Meski demikian, kesiapan operasional skema penyaluran gaji tersebut masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Wacana ini menjadi perhatian BPD, mengingat dana payroll ASN merupakan salah satu sumber penghimpunan dana sekaligus pendukung aktivitas transaksi perbankan daerah.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari, misalnya, berupaya memperluas basis dana murah agar tidak hanya bergantung pada segmen ASN dan pemerintah daerah.

Hingga Agustus 2026, CASA Bank Nagari tumbuh 14,36% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp 13,41 triliun.

Baca Juga: Bank Aladin Syariah Perkuat Likuiditas Lewat SIPA

Pertumbuhan tersebut ditopang giro yang naik 20,52% YoY menjadi Rp 4,74 triliun dan tabungan yang meningkat 11,25% YoY menjadi Rp 8,67 triliun.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra mengatakan, penguatan dana murah perlu dilakukan dengan memperluas jangkauan ke segmen UMKM dan nasabah non-ASN.

"Jadi ini juga momentum bagi BPD untuk semakin lebih lincah, lebih gesit untuk meraih CASA di segmen UMKM, maupun segmen yang non-ASN," ujar Gusti kepada Kontan di Kantor Kementerian Koperasi.

Menurut Gusti, strategi penghimpunan dana harus tetap diimbangi tata kelola yang baik, kapasitas yang memadai, keandalan operasional, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bank Nagari juga akan mencermati perkembangan wacana penyaluran gaji PNS daerah melalui KDKMP, termasuk ketentuan regulasi yang akan diterapkan pemerintah.

"Namun tata kelola, kapasitas, kehandalan, dan juga pelayanan kepada masyarakat adalah nomor satu. Jadi kita yakin bapak ibu kita yang di pusat sudah memikirkannya dengan bijak semua," katanya.

Baca Juga: BRIDS Terus Pacu Layanan Bagi Investor Meski Pasar Gonjang-Ganjing

Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) masih mengandalkan ekosistem pemerintah daerah untuk menjaga penghimpunan dana murah. Namun, kinerja CASA perseroan hingga Agustus 2026 mengalami tekanan.

Bank Jatim mencatatkan CASA sebesar Rp 50,08 triliun, turun 5,15% YoY. Penurunan terutama berasal dari giro yang menyusut 12,45% YoY menjadi Rp 20,88 triliun. Adapun tabungan masih tumbuh 0,86% YoY menjadi Rp 29,21 triliun.

Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto mengatakan, perseroan berupaya mengoptimalkan potensi dana dari pemerintah daerah hingga masyarakat umum.

Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan layanan digital serta pemanfaatan jaringan kantor dan keagenan untuk menjangkau nasabah yang masih mengandalkan transaksi langsung.

"Di tengah kondisi likuiditas yang short dan tantangan ekonomi yang tidak mudah, Bank Jatim terus mencoba mencari akses dana pihak ketiga masyarakat berbasis dana murah," ujar Wahyu kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Menurut Wahyu, layanan payroll ASN memiliki peran penting dalam mendukung bisnis Bank Jatim. Selain menjadi sumber dana, payroll ASN menopang penyaluran kredit konsumer, transaksi keuangan yang menghasilkan pendapatan nonbunga, serta pemanfaatan layanan digital perseroan.

Baca Juga: Rumor Haji Isam Bakal Akuisisi BCA, Ini Kata OJK

"Positioning Bank Jatim yang juga sebagai BUMD yang berfungsi sebagai enabler Pendapatan Asli Daerah di luar pajak pada akhirnya akan terdampak bila kebijakan ini diterapkan," jelasnya.

Karena itu, Wahyu mendorong agar rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi dibahas secara komprehensif. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek bisnis perbankan, kualitas pelayanan kepada ASN, serta perlindungan nasabah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News