KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana impor rangkaian KRL bekas kembali mencuat sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan kereta api commuter. Rencana tersebut diajukan PT KAI karena kebutuhan penggantian armada cukup besar, sementara kapasitas produksi PT INKA belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan secara cepat.
Baca Juga: Tol Serang-Panimbang Ruas Rangkasbitung-Cileles Masuk Tahap Uji Laik Operasi KAI dalam keterangan resminya memproyeksikan kekurangan 22 trainset pada 2026. Kemudian kebutuhan penggantian hingga 2031 mencapai 87 trainset. Pemerintah memilih memenuhi kebutuhan KRL melalui pengadaan unit baru dari PT INKA dan CRRC Qingdao Sifang China serta melakukan retrofit terhadap KRL lama. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan opsi impor tersebut salah satunya berkaitan dengan kondisi keuangan PT INKA meski perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memproduksi rangkaian kereta tersebut. “Karena kebutuhan, kemudian memang kondisi PT INKA bisa produksi. Namun INKA ini mengalami kendala keuangan juga,” ujar Djoko kepada Kontan, Senin (28/09/26). Djoko juga menyinggung selisih biaya antara produksi unit kereta di dalam negeri dan menggunakan kereta bekas dari luar negeri. “Lebih mahal buat sendiri. Impor dari Jepang itu, dia 15 tahun sudah suruh lepas,” pungkasnya . Djoko menyebut biaya kereta bekas dari Jepang jauh lebih rendah karena Pemerintah pada dasarnya hanya menanggung biaya untuk membawa kereta tersebut ke dalam negeri. “Jadi dulu kalau impor bawa ke Indonesia tuh habisnya satu kereta dulu ya Rp 1M,” pungkasnya. Sekedar info, biaya pengadaan KRL baru produksi INKA mencapai Rp3,85 triliun untuk 16 trainset atau sekitar Rp240,6 miliar per trainset. Satu trainset terdiri dari 12 gerbong sehingga nilainya sekitar Rp20,1 miliar per gerbong. Djoko menilai kemampuan produksi PT INKA sebenarnya telah terbukti, termasuk melalui kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan tersebut. “Pesanannya banyak kok. Dia (PT INKA) bisa buat, kemarin kan baru ekspor juga,” ujarnya. Djoko mengingatkan impor rangkaian unit perkeretaapian yang dilakukan secara terus-menerus dapat berdampak terhadap pengembangan sumber daya manusia dan industri dalam negeri.
“Tapi kalau sering impor juga bahaya. Karena apa? Nanti SDM kita gak kreatif. Kasihan kan alumni-alumni Teknik ITB, ITS, Gadjah Mada yang bisa membuat itu gak dimanfaatkan,” ujar Djoko. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan industri nasional sebelum memutuskan penggunaan produk impor sebagai solusi pemenuhan kebutuhan armada KRL.
Baca Juga: IPC TPK Cetak Kinerja Positif Hingga Agustus 2026, Volume Petikemas Tumbuh 8,37% Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
