KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana alokasi pengadaan mobil menteri dan wakil menteri, kepala badan setara menteri, serta pejabat eselon I menyita banyak perhatian publik.

Meski mengusung keberlanjutan, soal urusan kendaraan dinas Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya tak sejalan dengan pemerintah sebelumnya.

Pada 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membuat kebijakan agar kendaraan para pejabat pemerintah menggunakan mobil listrik. Sementara itu, pada era pemerintahan baru Presiden Prabowo, kebijakan kendaraan dinas pejabat berubah lagi, dengan menggunakan mobil buatan negeri yang diproduksi PT Pindad.

Sebagaimana diketahui, Maung Garuda bernama asli MV3 Garuda Limousine, mobil buatan PT Pindad menjadi sorotan setelah pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Baca Juga: Trenggono Sebut Maung Bakal Jadi Mobil Dinas, Februari Siap!

Dikutip keterangan resmi PT Pindad, MV3 Garuda Limousine dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. Adapun 70% komponen mobil Maung ini adalah produk dalam negeri.

Harga Maung Garuda diprediksi lebih dari Rp 1,2 miliar mengingat kendaraan tersebut memiliki spesifikasi khusus tingkat tinggi.

Sebagai gambaran, mengutip Tribunnews, harga Maung untuk sipil saja, saat ini, berkisar antara Rp 1 miliar sampai Rp1,2 miliar. Harga ini tentu beda dengan harga Maung Garuda. Pasalnya speknya sudah disesuaikan untuk kepresidenan, misalnya dilengkapi kaca anti peluru.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai harga Maung Garuda. Pun dengan mobil Maung tersebut apakah akan diproduksi massal, atau hanya tersedia untuk mobil pejabat saja. 

Baca Juga: Maung Garuda Akan Jadi Mobil Dinas Menteri, Berapa Harga Mobil Buatan Pindad Ini?

Sebagai contoh, apabila harga mobil Maung untuk menteri dan wakilnya, serta kepala badan setara menteri dipukul rata Rp 1,2 miliar, maka anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 130,8 miliar, dikalikan jumlah 109 anggota kabinet Prabowo. Perhitungan tersebut belum termasuk dengan mobil pejabat eselon I.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah akan membeli mobil dinas Maung produksi PT Pindad untuk para menteri, wamen, dan kepala badan, bukan menyewa.

Menurut Prasetyo, Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri. “Ya jadi dong (mobil dinas Maung), semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa (29/10).

Meski demikian, Prasetyo belum bisa memastikan apakah pengadaan mobil dinas Maung ini akan langsung diberikan secara serentak kepada semua pejabat atau tidak. Sebab, masih harus melihat kemampuan produksi dari PT Pindad.

Editor: Noverius Laoli