KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) turut menanggapi wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menggodok wacana pemutihan kredit macet masyarakat bernilai kecil, khususnya di bawah Rp 1 juta. 

Langkah ini diharapkan bisa membuka kembali akses pembiayaan bagi calon debitur rumah bersubsidi (KPR FLPP) yang terhalang riwayat kredit macet minor di sistem perbankan. Rencana ini berawal dari usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menerima keluhan dari para pengembang yang menyebut banyak calon pembeli rumah subsidi gagal mengajukan KPR karena tercatat memiliki tunggakan kecil di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Baca Juga: Ikuti Penurunan BI Rate, BTN Sesuaikan Suku Bunga Deposito

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

Dari sisi perbankan, kebijakan pemutihan tetap menyimpan risiko. Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, mengakui ada calon debitur yang gagal lolos proses underwriting karena tunggakan kecil. Menurutnya, jika aturan pemutihan resmi diterapkan, bank akan menyesuaikan mekanisme kredit tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

"Jika regulasi terkait penghapusan tagih di bawah Rp 1 juta resmi terbit, kami akan menyesuaikan proses sesuai ketentuan dengan tetap menjaga prinsip prudential banking dan mitigasi moral hazard karena risiko tetap berada di bank," jelas Setiyo kepada Kontan, Jumat (17/10/2025).

Terakhir, dalam menjaga kualitas kredit FLPP tetap terjaga, strategi BTN adalah memperkuat pre-screening proses, edukasi literasi kredit, serta memastikan kemampuan bayar calon debitur.

Baca Juga: OJK Kaji Pemutihan Kredit Kecil agar Akses KPR Subsidi Tak Mandek

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, para pengembang FLPP bahkan bersedia menanggung kredit macet tersebut supaya calon debitur dapat dihapus dari daftar hitam SLIK. 

“Katanya pengembang siap menanggung karena jumlahnya tidak besar. Sebagai gantinya, mereka bisa mendapatkan peluang bisnis baru,” ujar Purbaya, Kamis (16/10/2025).

Meski demikian, Purbaya menegaskan wacana ini masih akan dikaji lebih dalam bersama OJK dan BP Tapera pekan depan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News