KONTAN.CO.ID-JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan email imbauan resmi kepada 475.698 wajib pajak (WP) yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Melalui email tersebut, DJP meminta wajib pajak untuk meneliti kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, imbauan tersebut ditujukan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh dalam pelaporan SPT Tahunan.

Baca Juga: CSIS: Pergantian Wapres Harus Segera Dilakukan untuk Hindari Ketidakpastian Politik

"DJP telah mengirimkan email imbauan resmi kepada 475.698 Wajib Pajak (WP) yang terindikasi melakukan penghapusan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025," ujar Inge kepada KONTAN, Kamis (12/11).

Dia menjelaskan, wajib pajak yang menerima email tersebut diminta melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang dilaporkan.

Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan data yang dilaporkan belum mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam pengumuman resminya, DJP juga mengingatkan wajib pajak untuk memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, serta informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas.

Pasalnya, SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Waspada Email Palsu Mengatasnamakan DJP

Di sisi lain, DJP mengingatkan wajib pajak agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.

Inge meminta wajib pajak memastikan setiap email atau informasi yang diterima benar-benar berasal dari kanal resmi DJP.

"Jangan mudah mengeklik tautan, mengunduh lampiran, memberikan data pribadi, maupun melakukan pembayaran berdasarkan instruksi dari pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya," jelasnya.

Baca Juga: PDI-P Sebut Mundurnya Gibran Harus Jadi Momentum Koreksi Demokrasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News