JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama diberi keleluasaan penuh untuk menentukan sendiri wakilnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014, penentuan wakil kepala daerah tak lagi harus atas usulan partai pengusung.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riatmadji, menjelaskan, mekanisme penentuan wakil kepala daerah adalah, kepala daerah menentukan sendiri nama orang yang ia tunjuk, kemudian nama tersebut diajukan ke presiden melalui Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian disahkan.

"Tanpa harus melalui persetujuan partai. Dia (Ahok) bisa mengajukan siapapun untuk menjadi wakilnya. Terserah mau siapa saja. Prinsipnya kan wakil itu haruslah orang yang bisa membantu dan memudahkan tugas kepala daerah. Bukan malah mempersulit," kata Dodi kepada Kompas.com, Kamis (20/11/2014).

Menurut Dodi, jumlah wakil yang bisa diajukan oleh Ahok adalah sebanyak dua orang. Hal itu mengacu kepada Pasal 168 ayat 1 poin C yang menyatakan sebuah provinsi dengan jumlah penduduk 3-10 juta jiwa dapat memiliki dua orang wakil gubernur.

"Jadi begitu. Kalau sesuai peraturan yang baru, kepala daerah bisa menentukan sendiri wakilnya. Dan jumlah maksimal wakil yang diajukan mengacu ke jumlah penduduk," papar Dodi.

Seperti yang diberitakan, Ahok dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (19/11/2014) kemarin. Ia diwajibkan harus sudah menyerahkan usulan nama wakil maksimal 15 hari setelah pelantikan. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie