JAKARTA. Departemen Perdagangan (Depdag) kembali menunda pengenaan wajib letter of credit (L/C) untuk ekspor produk pertambangan, dan komoditi seperti kakao, karet dan CPO dengan nilai transaksi di atas US$ 1 juta. “Semua wajib L/C ditunda pelaksanaannya sampai 1 November 2009,” kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu dalam konferensi persnya (31/8). Aturan baru itu berlaku bagi seluruh produk ekspor yang diatur sebagai wajib L/C. Artinya, komoditi pertambangan dan CPO yang sudah diberlakukan wajib L/C sejak sejak 1 April 2009 lalu sekarang mengikuti aturan baru ini. Termasuk juga pengunduran wajib L/C bagi eksportir karet dan kakao yang seyogianya dilakukan pada 1 September 2009. Mari bilang, penundaan pemberlakuan wajib L/C itu dilakukan setelah Depdag melakukan evaluasi pelaksanaan wajib L/C yang diberlakukan 1 April untuk komoditi pertambangan dan CPO. “Ada eksportir yang masih terikat kontrak penjualan jangka panjang yang tidak mensyaratkan cara pembayaran L/C,” kata Mendag. Alasan lainnya adalah, terdapat eksportir yang masih terikat kontrak pembiayaan yang mempersyaratkan penyaluran hasil ekspor ke bank tertentu di luar negeri. Sampai dengan 1 November tersebut, Depdag akan menyusun kebijakan yang bisa mengakomodasi masalah hasil evaluasi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Wajib L/C Pertambangan dan Komoditi Kembali Ditunda
JAKARTA. Departemen Perdagangan (Depdag) kembali menunda pengenaan wajib letter of credit (L/C) untuk ekspor produk pertambangan, dan komoditi seperti kakao, karet dan CPO dengan nilai transaksi di atas US$ 1 juta. “Semua wajib L/C ditunda pelaksanaannya sampai 1 November 2009,” kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu dalam konferensi persnya (31/8). Aturan baru itu berlaku bagi seluruh produk ekspor yang diatur sebagai wajib L/C. Artinya, komoditi pertambangan dan CPO yang sudah diberlakukan wajib L/C sejak sejak 1 April 2009 lalu sekarang mengikuti aturan baru ini. Termasuk juga pengunduran wajib L/C bagi eksportir karet dan kakao yang seyogianya dilakukan pada 1 September 2009. Mari bilang, penundaan pemberlakuan wajib L/C itu dilakukan setelah Depdag melakukan evaluasi pelaksanaan wajib L/C yang diberlakukan 1 April untuk komoditi pertambangan dan CPO. “Ada eksportir yang masih terikat kontrak penjualan jangka panjang yang tidak mensyaratkan cara pembayaran L/C,” kata Mendag. Alasan lainnya adalah, terdapat eksportir yang masih terikat kontrak pembiayaan yang mempersyaratkan penyaluran hasil ekspor ke bank tertentu di luar negeri. Sampai dengan 1 November tersebut, Depdag akan menyusun kebijakan yang bisa mengakomodasi masalah hasil evaluasi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News