KONTAN.CO.ID - Jakarta. Dalam hal merebut hati masyarakat, polisi sudah kalah dbandingkan petugas pemadam kebakaran (damkar). Namun soal gaji, polisi jelas lebih unggul dibandingkan petugas damkar. Ditambah lagi, tidak ada polisi berstatus tenaga kontrak.

Diberitakan Kompas.com, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa masyarakat saat ini lebih memilih menghubungi Damkar ketika membutuhkan respons cepat, ketimbang melapor melalui layanan kepolisian. Menurut Dedi, hal tersebut disebabkan oleh lambatnya quick response time di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Sebab, standar internasional menetapkan waktu tanggap ideal di bawah 10 menit, sementara Polri masih berada di atas angka tersebut. “Di bidang SPKT, dalam laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki,” kata Dedi, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).

KB Bank Catatkan Laba Bersih Rp373 Miliar pada Semester I 2025

Baca Juga: Pesan di Kai.co.id, Inilah 128 Kereta Api dengan Tarif Diskon 30% Libur Nataru 2025

Kondisi itu, lanjut Dedi, membuat sebagian warga memilih melapor ke instansi lain yang dinilai lebih sigap, termasuk pemadam kebakaran.

Dia menegaskan bahwa pembenahan sistem pelaporan kepolisian menjadi prioritas, terutama melalui optimalisasi layanan aduan 110. “Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response-nya cepat,” kata Dedi.

“Dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” sambung Wakapolri.

Dedi menambahkan, Polri akan terus memperbaiki kecepatan layanan publik agar tingkat kepercayaan masyarakat membaik, terutama pada fungsi-fungsi yang bersentuhan langsung dengan warga. “Pelayanan publik ini juga hal yang paling pokok, fundamental. Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik,” pungkas dia

Tonton: Pemerintah Akan Impor Migas Hingga 15 Juta Ton dari AS, Bagian dari Negosiasi Tarif

Gaji polisi 2025

Gaji polisi tahun 2025 sama seperti tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024,” bunyi Pasal 1 Ayat (2) pada dua PP tersebut.

PP tersebut menyatakan penetapan gaji polisi 2025 terbaru tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota Polri, serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Berikut gaji polisi 2025 dari pangkat tamtama hingga jenderal polisi sesuai PP Nomor Nomor 7 Tahun 2024:

Gaji polisi 2025 Golongan I: Tamtama Polri

• Gaji polisi 2025 Bhayangkara Dua (Bharada): Rp 1.775.000-Rp 2.741.300
• Gaji polisi 2025 Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp 1.830.500-Rp 2.827.000
• Gaji polisi 2025 Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp 1.887.800-Rp 2.915.400
• Gaji polisi 2025 Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp 1.946.800-Rp 3.006.000
• Gaji polisi 2025 Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp 2.007.700-Rp 3.100.700
• Gaji polisi 2025 Ajun Brigadir Polisi (Abrippol): Rp 2.070.500-Rp 3.197.700.

Gaji polisi 2025 Golongan II: Bintara Polri

• Gaji polisi 2025 Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp 2.272.100-Rp 3.733.700
• Gaji polisi 2025 Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp 2.343.100-Rp 3.850.500
• Gaji polisi 2025 Brigadir Polisi (Brigpol): Rp 2.416.400-Rp 3.971.000
• Gaji polisi 2025 Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp 2.492.000-Rp 4.095.200
• Gaji polisi 2025 Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp 2.570.000-Rp 4.223.300
• Gaji polisi 2025 Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp 2.650.300-Rp 4.355.400.

Tonton: Usai Tiket Pesawat Turun, Pemerintah Bakal Buka Rute Penerbangan ke Kawasan Wisata

Gaji polisi 2025 Golongan III: Perwira Pertama Polri

• Gaji polisi 2025 Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp 2.954.200-Rp 4.779.300
• Gaji polisi 2025 Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp 3.046.600-Rp 5.006.500
• Gaji polisi 2025 Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp 3.141.900-Rp 5.163.100.

Gaji polisi 2025 Golongan IV: Perwira Menengah Polri

• Gaji polisi 2025 pangkat Komisaris Polisi (Kompol): Rp 3.240.200-Rp 5.324.600
• Gaji polisi 2025 pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp 3.341.500-Rp 5.491.200
• Gaji polisi 2025 pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol): Rp 3.446.000-Rp 5.663.000.

Gaji polisi 2025 pangkat Golongan IV: Perwira Tinggi Polri

• Gaji polisi 2025 pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp 3.553.800-Rp 5.840.100
• Gaji polisi 2025 pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp 3.665.000-Rp 6.022.800
• Gaji polisi 2025 pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp 5.485.800-Rp 6.211.200
• Gaji polisi 2025 pangkat Jenderal Polisi: Rp 5.657.400-Rp 6.405.500.

Baca Juga: 8 Juta Pelaku UMKM Peroleh KUR BRI, Cek Syarat & Cara Pengajuan KUR BRI Juni 2025 

Tunjangan anggota Polri

Selain gaji, Polisi mendapat berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan, tunjangan keluarga (istri/suami dan anak), tunjangan pangan/beras, tunjangan lauk pauk, dan tunjangan jabatan struktural/fungsional. Terdapat juga tunjangan khusus bagi anggota yang bertugas di wilayah tertentu, seperti daerah rawan, perbatasan, atau Papua, serta tunjangan khusus Polwan. Selain itu, ada tunjangan seperti Gaji ke-13 dan ke-14, yang juga berlaku untuk anggota Polri. 

Tunjangan pokok dan keluarga 

• Tunjangan Kinerja: Besaran bervariasi sesuai dengan kelas jabatan, mulai dari Rp 1.968.000 (Kelas Jabatan 1) hingga Rp 34.902.000 (Wakapolri).
• Tunjangan Istri/Suami: 10% dari gaji pokok.
• Tunjangan Anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal untuk dua anak.
• Tunjangan Pangan/Beras: 18 kg beras per bulan untuk anggota, ditambah 10 kg untuk istri dan dua orang anak.
• Tunjangan Lauk Pauk: Sekitar Rp 50.000 – Rp 60.000 per hari. 

Tunjangan lain-lain

• Tunjangan Umum: Rp 75.000 per bulan untuk anggota tanpa jabatan struktural atau fungsional.
• Tunjangan Jabatan: Diberikan sesuai dengan jabatan struktural atau fungsional yang diemban.
• Tunjangan Khusus: Diberikan kepada anggota yang bertugas di wilayah tertentu, seperti daerah rawan, perbatasan, atau Papua, serta tunjangan untuk Bhabinkamtibmas.
• Tunjangan Polwan: Tunjangan khusus sebesar Rp 50.000 per bulan untuk Polisi Wanita.
• Tunjangan Pensiun: Besaran bervariasi tergantung masa kerja dan pangkat.
• Fasilitas Pajak: Pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah.
• Gaji ke-13 dan ke-14: Tunjangan yang diberikan secara rutin kepada ASN, termasuk anggota Polri. 

Oleh karena itu, gaji pegawai Damkar menjadi keputusan masing-masing pemerintah daerah. Gaji pegawai Damkar di setiap daerah berbeda-beda.

Sebagai contoh, KONTAN pernah memberitakan gaji pegawai Damkar di Jakarta sebesar Rp 6,4 juta per bulan.

Berbeda dengan pegawai pegawai pemda yang berstatus PNS atau PPPK, tidak semua petugas damkar mendapat status tersebut. Ada petugas damkar yang berstatus pegawai kontrak atau honorer.

Tentunya, gaji petugas damkar honorer atau kontrak lebih kecil dibandingkan PNS dan PPPK. Padahal, petugas damkar harus mempertaruhkan nyawa saat memadamkan api.

KONTAN.CO.ID - Jakarta.

Selanjutnya: Ikuti Jejak Pinang East-1, PHR Catat Produksi Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD

Menarik Dibaca: Bikin Mikir, 6 Tontonan Misteri Investigasi Netflix Ini Penuh Teka-Teki Semua

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News