KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana penunjang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) rampung dengan baik.

Hal tersebut agar tidak terjadi risiko pada saat operasional kereta. Berkaitan dengan hal tersebut "pemerintah harus memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang Kereta Cepat Jakarta Bandung harus rampung dengan baik," kata Andi kepada Kontan.co.id, Jumat (9/6).

Andi menyebut, hal ini akan disampaikan Komisi V DPR nanti pada saat RDP Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perkeretaapian perihal progres perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dinilai Terburu-buru, Ini Saran Ekonom

Ia mengatakan, isu mundurnya operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung kali ini bukan yang pertama kali.

Di mana sebelumnya, operasional kereta cepat dijadwalkan pada Juni 2023, tapi mundur ke Agustus 2023.

"Kemudian saat ini beredar kabar ada penolakan dari pihak Kementerian Perhubungan dan 3 pihak konsultan proyek yaitu Mott MacDonald, PwC, dan Umbra melalui dokumen internal yang menyarankan agar pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung ditunda sampai Januari 2024," kata Andi.

Baca Juga: Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera akan Uji Coba 300 Km per Jam

Hal tersebut lantaran pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk mengejar target operasi pada bulan Agustus 2023 yang bertepatan dengan HUT RI.

Namun pihak konsultan menolak dengan alasan sarana dan prasarana di berbagai stasiun banyak yang belum rampung, seperti konstruksi Stasiun Halim belum selesai dan sound barrier yang sampai saat ini belum selesai terpasang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli