JAKARTA. Pengamat politik Nico Harjanto menilai, enam bulan merupakan waktu yang ideal bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja para menteri Kabinet Kerja. Masa kerja selama enam bulan dianggap tepat untuk dijadikan tolok ukur kinerja.

"Isu reshuffle mendapat momentum yang tepat. Waktu enam bulan ini seharusnya sudah bisa menjadi tolak ukur keberhasilan menteri-menteri menjalankan tugasnya," ujar Nico, saat ditemui, Selasa (14/4/) di Jakarta.

Nico mengatakan, dalam periode enam bulan ini, Jokowi dapat mengukur siapa saja menteri-menteri yang tidak cocok pada kementerian yang dipimpinnya. Selain kinerja, evaluasi juga harus dilakukan terhadap menteri yang sering menimbulkan kontroversi dan melakukan blunder.

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan akan ada reshuffle atau perombakan kabinet jika hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam memenuhi target. Namun, sejauh ini Presiden Joko Widodo belum membicarakan mengenai masalah itu.

Desakan perombakan kabinet muncul dari sejumlah kalangan. PDI-P sebagai partai pengusung pemerintah mendorong Presiden mengevaluasi para menteri.  

Menanggapi desakan perombakan kabinet, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo selama ini selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri Kabinet Kerja. Evaluasi itu dilakukan secara rutin. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai perombakan (reshuffle) kabinet sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut.

"Setiap hari dilakukan. Jadi Presiden punya cara untuk mengamati implementasi target-target yang diberikan. Misal kalau ratas (rapat terbatas) seperti ini ada ratas perkebunan, itu selalu disampaikan apa arahan Presiden tentang ini di ratas sbelumnya. Dari situ Presiden bisa evaluasi atau memberi penekanan khusus yang harus dilakukan," ujar Andi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Andi mengungkapkan, Presiden sempat mengevaluasi performa menteri berdasarkan pemberitaan. Namun, metode itu diubah dengan menitikberatkan pada data-data yang lebih konkret. Data-data konkret itu misalnya, terkait target rencana kerja pemerintah dan daya serap anggaran di kementerian yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan. (Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News