JAKARTA. Persoalan monopoli lahan pada sektor agraria yang dilakukan perusahaan besar di Indonesia saat ini, menjadi pekerjaan utama yang perlu dibenahi oleh menteri-menteri dalam Kabinet Kerja.

"Baik perkebunan, perhutanan, tambang. Itu punya problem yang sama yaitu monopoli dari ekspansi perusahaan besar," kata Manajer Kampanye Walhi, Kurniawan, Jakarta, Minggu (2/11).

Menurut Kurniawan, pemberian izin terhadap sektor tersebut pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terpecah. Di mana, pemberian izin lahan dapat dilakukan di Kementerian Pertanian untuk perkebunan, Kementerian Kehutanan soal perhutanan, dan Kementerian ESDM terkait tambang.

"Saat ini perlu satu kementerian saja yaitu Kementerian Agraria (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan‬) yang dapat memberikan izin. Jadinya tidak tumpang tindih," tutur Kurniawan.

Kurniawan memerinci, lahan kehutanan, hutan tananam industri, kelapa sawit, dan pertambangan yang dikuasai oleh perusahaan swasta pada 2012 mencapai 56,6 juta hektare kawasan hutan Indonesia.

"Maka diperkirakan, pada 2025 akan kuasai sekitar 80,5 juta hektare. Sehingga nanti hanya ada 10 sampai 11 juta hektare yang masih tersisa yang masuk dalam skema perlindungan," ujarnya. (Seno Tri Sulistiyono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia