KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koalisi Golongan Hutan meminta kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, untuk menyampaikan gagasan dan solusi yang konkret terhadap longgarnya sistem izin pengelolaan hutan di Indonesia di debat kedua Pilpres 2019. Koordinator desk politik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisah Khalid mengungkapkan, izin pengelolaan hutan di Indonesia kerap "diobral" untuk dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI). "Ini (izin pengelolaan hutan) sudah menjadi persoalan yang serius karena terkait politik oligarki di setiap pemilihan umum. Karena biaya politik yang mahal, salah satu modus yang dilakukan korporasi adalah memberikan dana politik agar bisa mendapatkan izin pengelolaan hutan," ucap Khalisah di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2).
Ia menjelaskan, dalam catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017, banyak perusahaan swasta yang mendapatkan akses untuk membangun HTI. Pada pemerintahan Joko Widodo, contohnya, ada 797.000 hektare (ha) yang mendapatkan izin dijadikan kawasan hutan untuk industri kertas. Kepala Greenpeace Indonesia Leo Simanjuntak menambahkan, pengalihan fungsi tata ruang oleh izin-izin yang "diobral" memang menjadi permasalahan besar pemerintah hingga saat ini. Untuk itu, lanjut Leo, jika izin pengelolaan hutan yang tidak tepat terus dilakukan, hal itu secara langsung membiarkan masyarakat adat hidup tanpa kepastian keamanan dengan berbagai bencana ekologis dan ancaman perubahan iklim.
"Kedua capres harus mampu menunjukkan solusi untuk menyelesaikan persoalan struktural sengkarut sumber daya alam dan lingkungan hidup," tutur Leo. Adapun debat kedua Pilpres akan digelar Minggu (17/2). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi yang akan menyiarkan acara debat itu, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV. (Christoforus Ristianto)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
