KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan adanya pergeseran (shifting) konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari jenis subsidi ke non-subsidi sepanjang tahun ini. Pergeseran tersebut tercatat mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter (kl).

Yuliot menjelaskan, fenomena ini terjadi setelah penerapan sistem registrasi menggunakan QR Code untuk pembelian Pertalite. Sejumlah konsumen yang tidak memenuhi syarat untuk membeli BBM bersubsidi kemudian beralih menggunakan BBM non-subsidi.

"Terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non-subsidi. Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter," kata Yuliot ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (3/9/2025).

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Lonjakan permintaan ini membuat kebutuhan pasokan BBM non-subsidi meningkat, terutama di SPBU swasta seperti Shell dan BP yang sempat mengalami kekosongan stok. Pemerintah pun tengah menyiapkan mekanisme sinkronisasi impor BBM antara Pertamina dengan badan usaha swasta agar pasokan tetap terjaga.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan SPBU Swasta Sudah Dapat Kuota Impor BBM

“Jadi kita sudah mendapatkan, masukkan data, berapa impor dari Pertamina, berapa impor dari badan usaha,” jelasnya.

Data tersebut, kata Yuliot, menjadi acuan agar kebutuhan impor dapat terpenuhi tanpa mengganggu neraca komoditas.

Saat ini, ketahanan stok BBM nasional berada di kisaran 26 hari. Namun, dengan adanya lonjakan permintaan di segmen non-subsidi, Yuliot tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kuota impor menjelang akhir tahun.

Adapun, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan segera menggelar rapat bersama Pertamina dan badan usaha swasta untuk membahas detail mekanisme impor tersebut.

Baca Juga: 1 September 2025 Harga BBM Non-Subsidi Turun , Cek Harga Pertamax, Pertalite & Shell

“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera dikumpulkan. Ini segera dirapatkan itu antara Pertamina sama Badan Ssaha yang memerlukan impor. Jadi ini sudah ada arahan untuk dikoordinasikan oleh Dirjen Migas,” tambahnya.

Di sisi lain, Yuliot memastikan upaya sinkronisasi juga mencakup opsi agar badan usaha swasta dapat membeli BBM langsung dari kilang Pertamina, sepanjang spesifikasi produk sesuai standar yang mereka butuhkan.

Baca Juga: Izin Impor BBM Tersendat, Investasi SPBU Swasta Terhambat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News