KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) pada 2027 mencapai sekitar 173 juta ton.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengemukakan, PLN telah menyampaikan kebutuhan batubara tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik pada tahun depan.

"Pada tahun 2027, kebutuhan untuk batubara untuk pembangkit PLN itu sekitar 173 juta ton. Jadi kami dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dan PLN sendiri sudah duduk bersama untuk memenuhi kebutuhan antisipasi," kata Yuliot dalam rapat kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disiarkan melalui YouTube DPD RI, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Perkuat Rantai Pasok Sawit, Target Sertifikasi Petani Swadaya Naik 40%

Yuliot menjelaskan, pemerintah melalui Ditjen Minerba bersama PLN telah mengantisipasi kebutuhan tersebut, salah satunya dengan meminimalkan kontrak-kontrak baru yang sebenarnya dapat dilakukan melalui pemesanan berulang (repeat order) menjelang 2027.

"Jangan sampai pada saat ada pergantian tahun itu justru ada kontrak-kontrak baru lagi, ini sebenarnya bisa dilakukan repeat order," imbuhnya.

Menurut dia, pasokan batubara untuk pembangkit harus memperhatikan spesifikasi, terutama tingkat kalori. Pasalnya, batubara dengan kalori tertentu tidak bisa digantikan oleh batubara dengan tingkat kalori berbeda.

"Kalau selama ini yang membutuhkan kalori medium rank ini kalau disuplai dengan low rank justru keandalan listriknya menjadi terganggu. Ini yang kami sama-sama jaga dari kementerian, Ditjen Minerba, dan kementerian/lembaga (K/L) lain terkait ketersediaan energi primer," imbuh Yuliot.

Dalam kesempatan yang sama, Yuliot menyebut kebutuhan batubara untuk PLN dan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) mencapai 142 juta ton. Sementara itu, penugasan kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batubara telah mencapai 215 juta ton yang disesuaikan dengan kebutuhan PLN.

Baca Juga: Pengembangan Chip Lokal Jadi Modal untuk Bangun Kemandirian Teknologi

Lebih lanjut, Yuliot menyampaikan kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional saat ini mencapai 79 gigawatt (GW). Namun, daya mampu pasoknya sekitar 55 GW, sementara beban puncak mencapai 54 GW.

Dengan demikian, cadangan daya atau reserve margin yang tersedia relatif tipis, yakni sekitar 1 GW. Kondisi ini berpotensi membuat sistem kelistrikan rentan mengalami gangguan signifikan apabila terjadi kendala pada pembangkit berkapasitas besar.

Yuliot tak menampik, kondisi tersebut tercermin dari sejumlah kejadian gangguan pasokan listrik di beberapa wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Jawa.

"Jadi untuk kasus di Sumatra tempo hari, kemudian ada sistem khatulistiwa di Kalimantan, dan juga di Sulawesi tempo hari pernah kejadian, dan di Pulau Jawa pernah kondisi krisis tersebut. Jadi kami di ESDM berusaha menjaga bagaimana kecukupan pasokan listrik PLN pada saat beban puncak itu justru menjadi perhatian utama," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News