KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengungkapkan bahwa Indonesia bakal ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026 pada 8 Januari 2026. “Dan pada akhir bulan yang lalu, kita sudah mendapatkan kepastian bahwa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM, yang akan ditetapkan tanggal 8 Januari ini di Jenewa,” ungkap Mugiyanto, Senin (5/1/2026). Menurut Mugiyanto, ini merupakan hasil kerja keras Kementerian HAM yang didukung oleh jajaran kementerian/lembaga lain di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Kementerian HAM juga untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pusrenbangham (Pusat Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia).
Mugiyanto mengatakan, Kementerian HAM juga telah mencatat capaian signifikan meski baru berjalan selama 15 bulan sejak resmi dibentuk pada Oktober 2024. “Di bawah kepemimpinan Pak Menteri, kita bisa membuat, menurut saya, milestone yang luar biasa. Saya hitung-hitung, kita sudah hampir 15 bulan. Atau baru 15 bulan sebagai kementerian, tapi capaian kita sudah luar biasa, ya,” jelas Mugiyanto. Menurut Mugiyanto, Kementerian HAM telah mencatat berbagai capaian di seluruh lini. Pada aspek substansi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan dianggap secara aktif menerima dan menangani pengaduan masyarakat. Baca Juga: Aceh Minta Keterlibatan PBB Tangani Pascabencana, Kemendagri Angkat Bicara Selain itu, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan juga dinilai menunjukkan kinerja yang signifikan dengan beragam program dan capaian. Di sisi kesekretariatan, Kementerian HAM memastikan penerapan tata kelola yang baik serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas substansi, termasuk melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pusat Data dan Informasi. 
