KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui realisasi belanja negara termasuk belanja pemerintah pusat selama sembilan bulan pertama tahun ini masih berjalan lambat.

Hingga September 2025, realisasi belanja negara Rp 2.234,8 triliun atau baru terserap 63,4% dari outlook (Lapsem) APBN 2025 yang sebesar Rp 3.527,5 triliun. Melambatnya belanja negara ini dikarenakan penyerapan realisasi belanja pemerintah pusat yang juga lambat.

Tercatat sampai September 2025, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.589,9 triliun atau baru terserap 59,7% dari outlook (Lapsem) APBN 2025 yang mencapai Rp 2.663,4 triliun. Artinya, selama satu bulan, pemerintah telah membelanjakan Rp 201,1 triliun, meningkat dari posisi Agustus sebesar Rp 1.388,8 triliun.

Inilah Pemenang Mobil Wuling dari Program Spectacular Surprise Electronic City

Baca Juga: Penerimaan Pajak per September 2025 Turun karena Restitusi Pajak Meningkat

"Kita juga noted, ini kan angka akhir September, berarti ini sisa tiga bulan terakhir. Kita melihat perlunya percepatan belanja, sekitar Rp 1.292,7 triliun selama tiga bulan ke depan untuk mencapai outlook," ungkap Suahasil dalam konferensi pers, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Suahasil menekankan bahwa percepatan belanja pada sisa tiga bulan terakhir tahun ini menjadi sangat penting. Sebab, belanja APBN berperan menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara, harus segera kita lakukan percepatan belanja," ujar Suahasil.

Perlambatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut disebabkan oleh rendahnya penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), yang baru mencapai 62,8% dari outlook APBN 2025, atau senilai Rp 800,9 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penyerapan belanja K/L mencapai 73,65% atau Rp 803,35 triliun.

Secara rinci, realisasi belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 237,2 triliun, belanja barang Rp 277,9 triliun, belanja modal Rp 173,1 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp 112,7 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja non K/L mencapai Rp 789 triliun, atau baru 56,8% dari outlook APBN 2025. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika penyerapan belanja non K/L mencapai 59,03% atau Rp 812,71 triliun.

Adapun dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 644,9 triliun, atau sudah terserap 74,6% dari outlook APBN 2025. Penyerapan ini lebih rendah jika dibandingkan secara tahunan yang sebesar 74,11% pada September 2024.

Baca Juga: China dan AS Kembali Memanas, IHSG Ambles di Zona Merah

Selanjutnya: China Perketat Izin Ekspor Magnet Tanah Jarang, Pasokan Global Terancam Seret

Menarik Dibaca: Promo Alfamart Snack Fair Periode 1-15 Oktober 2025, Beli 1 Gratis 1 Lay’s-Cheetos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News