KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan anggapan sejumlah pengamat yang menyebut posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp120 triliun tidak tepat. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal tetap terjaga di tengah tekanan global. Juda mengatakan, kekhawatiran pelaku usaha terkait kekuatan fiskal Indonesia perlu diluruskan, terutama dengan melihat asumsi dasar dalam APBN 2026 yang telah dirancang secara hati-hati.
“Angka-angka yang keluar dari pengamat itu tidak tepat, katanya SAL hanya Rp 120 triliun. Ini yang perlu saya jelaskan,” ujarnya dalam Kick Off PINISI di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Swnin (27/4/2026).
Baca Juga: Soal Perpanjangan Penempatan Dana SAL Rp 200 Triliun, Ini Respon BRI Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$ 70 per barel dengan target defisit 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, sejak awal Maret terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak meningkat. Ia mengungkapkan, harga ICP sempat berada di kisaran US$ 100 per barel. Secara rata-rata, periode Januari hingga awal April mencapai sekitar US$ 77,8 per barel dan kini bergerak di kisaran US$ 79–US$ 80 per barel. Kenaikan harga minyak tersebut melampaui asumsi APBN dan berpotensi meningkatkan beban subsidi energi. Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat. “Kalau harga tetap sementara harga keekonomian naik, tentu subsidinya membengkak. Kalau didiamkan, defisit bisa di atas 3%,” jelasnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melakukan
refocusing atau penajaman belanja negara. Juda menegaskan, langkah ini bukan sekadar efisiensi, melainkan upaya meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah penyesuaian program makan bergizi gratis (MBG), seperti penghapusan pemberian pada hari Sabtu dan masa libur guna meningkatkan efektivitas anggaran. Langkah ini dinilai dapat menghemat anggaran dalam jumlah signifikan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk penyedia layanan yang tidak memenuhi standar.
Baca Juga: Didakwa Perkaya Diri Rp 809 Miliar, Begini Bantahan Kuasa Hukum Nadiem Makarim Di sisi penerimaan, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendapatan negara, termasuk memanfaatkan windfall dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO). “Berbagai langkah pengendalian defisit dilakukan, baik melalui pengendalian belanja maupun optimalisasi pendapatan,” tegasnya. Lebih lanjut, Juda menjelaskan pembiayaan program prioritas nasional dilakukan melalui sinergi berbagai sumber, mulai dari APBN, investasi swasta, hingga skema pembiayaan lain untuk proyek yang layak secara komersial. Menurutnya, APBN akan difokuskan untuk membiayai program yang bersifat
public goods seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sementara proyek-proyek strategis yang layak secara bisnis dapat dibiayai oleh swasta maupun melalui skema kolaborasi.
Baca Juga: Tabel Angsuran KUR BRI 2025, Sisa Kuota Tahun Ini Tinggal Rp 45 T “Ini esensinya, bagaimana seluruh pihak bersinergi agar target pembangunan bisa tercapai dengan tetap menjaga stabilitas fiskal,” pungkas Juda. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
