KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong pengelolaan dana haji yang berkelanjutan agar mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jemaah saat ini dan kewajiban kepada jemaah pada masa mendatang. Upaya tersebut membutuhkan penguatan tata kelola, strategi investasi yang prudent, serta pemanfaatan inovasi teknologi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan dana haji dikelola secara akuntabel, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi jemaah lintas generasi.

Hal itu disampaikan Juda dalam The 8th International Hajj Fund Forum 2026 yang digelar secara hybrid, Kamis (15/10/2026).

Juda mengusulkan agar Indonesia menerjemahkan ketiga pilar tersebut ke dalam Agenda Keberlanjutan Keuangan Haji yang terkoordinasi. Agenda ini perlu dilengkapi dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, target terukur, serta evaluasi secara berkala.

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Dirjen Pajak Rutin Pantau Perkembangan Penerimaan APBN Tiap Pekan

“Tata kelola menjaga amanah. Investasi menjaga keberlanjutan dana. Inovasi menghubungkan sumber daya keuangan dengan layanan yang lebih baik dan peluang produktif,” ujar Juda.

Dari sisi tata kelola, pengelolaan dana haji perlu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah yang berangkat saat ini dan keberlanjutan pendanaan bagi jemaah pada masa mendatang.

Upaya tersebut mencakup penguatan manajemen risiko, peningkatan transparansi, serta pengaturan distribusi Nilai Manfaat dengan mempertimbangkan kewajiban keuangan jangka panjang.

Sementara itu, pada aspek investasi, Juda mendorong penerapan strategi yang mengutamakan likuiditas, pendapatan stabil, dan pertumbuhan jangka panjang. Strategi tersebut tetap harus berlandaskan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Indonesia juga dinilai memiliki peluang untuk memperkuat perannya dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah global melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah Indonesia Hajj Investment Platform untuk mengidentifikasi peluang investasi produktif yang berpotensi mendukung keberlanjutan keuangan haji.

Baca Juga: Pemerintah Tertibkan Penggunaan Air untuk Percepat Swasembada Air

Di sisi lain, inovasi menjadi pilar penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji. Pemanfaatan sistem digital, analitik data, dan kecerdasan buatan diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan.

Inovasi juga berpotensi membuka akses bagi pelaku usaha Indonesia untuk terlibat dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah di Arab Saudi. Sejumlah sektor yang dapat dikembangkan antara lain pangan, kesehatan, akomodasi, dan layanan digital.

Juda menegaskan, keberhasilan pengelolaan dana haji tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya dana yang dikelola atau tingkat imbal hasil investasi yang diperoleh dalam periode tertentu.

Menurut dia, indikator utama keberhasilan juga mencakup kemampuan pengelola dana dalam memenuhi kewajiban kepada jemaah saat ini maupun generasi berikutnya.

"Keberhasilan kita tidak semata-mata diukur dari besarnya dana atau imbal hasil investasi yang dicapai pada tahun tertentu, tetapi dari kemampuan kita memenuhi tanggung jawab kepada jemaah saat ini dan generasi yang akan datang,” pungkas Juda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News