KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Bahkan, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel dapat menambah beban defisit anggaran negara hingga Rp 6,8 triliun. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, tekanan terhadap APBN meningkat seiring lonjakan harga energi global yang dipicu ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Baca Juga: Target Serap Obligasi Rp2 Triliun per Hari Belum Terpenuhi, Ini Penjelasan Purbaya "Strategi kita adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dengan disiplin fiskal," ujar Juda dikutip dari situs Kemenkeu, Selasa (19/5/2026). Meski tekanan fiskal meningkat, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi domestik agar tetap stabil. Untuk menutup tambahan beban akibat kenaikan harga minyak, pemerintah disebut melakukan efisiensi besar-besaran terhadap belanja yang tidak mendesak dan dinilai kurang produktif.
Baca Juga: Pelemahan Rupiah Picu Lonjakan Biaya Produksi Petani Juda menegaskan langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan APBN di tengah tekanan global. Pemerintah pun optimistis defisit APBN tahun ini masih dapat dijaga di level 2,94% atau tetap berada di bawah ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) yang diatur undang-undang. Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak pengganda besar terhadap perekonomian nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, dan industrialisasi menjadi fokus utama belanja pemerintah saat ini. Juda menjelaskan program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong permintaan bahan pangan domestik, meningkatkan produktivitas petani, hingga memperluas lapangan kerja. Terkait kekhawatiran publik mengenai kondisi kas negara, Juda memastikan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai.
Baca Juga: Pengamat: Pelemahan Rupiah Bukan karena Minim Intervensi BI, Ini Akar Masalahnya Saat ini Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun yang berfungsi sebagai penyangga fiskal atau
fiscal buffer untuk menghadapi kondisi darurat dan menjaga stabilitas ekonomi. Ia juga menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis 1998. Menurutnya, sektor perbankan nasional kini jauh lebih kuat dengan pengawasan ketat serta adanya pembatasan pinjaman luar negeri korporasi guna menghindari risiko
overborrowing. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
