KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan menegaskan hingga saat ini belum terdapat tanda-tanda yang mengarah pada krisis ekonomi di Indonesia, meski berbagai spekulasi mengenai potensi pelemahan ekonomi terus bermunculan di ruang publik dan media sosial.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, secara historis terdapat tiga sumber utama yang kerap menjadi pemicu krisis ekonomi di berbagai negara, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan. 

Namun, ketiga indikator tersebut dinilai belum terlihat dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: DPR Mulai Bahas RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Target Rampung pada 2026

"Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis," ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan krisis pertama yang sering terjadi adalah krisis fiskal, seperti yang dialami sejumlah negara di Amerika Latin pada dekade 1980-an. 

Saat itu pemerintah mengalami lonjakan defisit anggaran dan kehilangan kepercayaan investor sehingga kesulitan memperoleh pembiayaan.

"Menerbitkan bonds enggak ada yang beli, jadi terjadilah krisis fiskal di Latin Amerika," katanya.

Namun, Juda memastikan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga. Pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara pembiayaan utang negara masih mendapat kepercayaan kuat dari investor domestik maupun asing.

Ia mencontohkan hal tersebut tercermin dari imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) yang masih relatif stabil di kisaran 6,5%-6,7%.

"Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita maka yield akan melonjak," imbuh Juda.

Sumber krisis kedua, lanjut Juda, adalah tekanan pada neraca pembayaran seperti yang terjadi saat krisis Asia 1997-1998. 

Pada periode itu, banyak perusahaan swasta menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar sehingga rentan ketika terjadi pelemahan nilai tukar dan penghentian aliran modal asing secara mendadak atau sudden stop.

Baca Juga: BI dan Perbankan Siapkan Skema Pinjaman untuk Eksportir DHE SDA

Akibatnya, banyak perusahaan gagal membayar utang luar negeri dan sistem ekonomi mengalami tekanan berat.

"Dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced. Jadi krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," katanya.

Sementara sumber ketiga krisis berasal dari sistem keuangan, seperti yang terjadi dalam krisis global 2008 di Amerika Serikat akibat pecahnya gelembung aset atau bubble di sektor keuangan dan properti.

Menurut Juda, kondisi serupa belum terlihat di Indonesia. Ia menilai belum ada indikasi bubble berlebihan yang dapat memicu gangguan sistemik di sektor keuangan nasional.

Selain itu, Juda juga memaparkan kondisi APBN hingga April 2026 masih cukup solid. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 918 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan, sedangkan penerimaan pajak meningkat 16,1%.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh 34,3% dan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Meski demikian, defisit APBN tetap terkendali di level 0,64% terhadap PDB, turun dibandingkan posisi Maret yang sebesar 0,92%.

"Keseimbangan primer bahkan surplus di bulan April ini," kata Juda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News