JAKARTA. Pemerintah menilai, pemberian subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dikaji kembali. Hal tersebut disampaikan oleh wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta Sabtu, (23/11). Menurut Bambang, ada beberapa hal yang menjadi alasan agar harga BBM ikut mekanisme pasar. Pertama, subsidi BBM telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal saat ini pemerintah harus memperketat defisit APBN. Bambang juga bilang, setiap kali pembahasan subsidi BBM dengan Dewan Perwakilan rakyat selalu menimbulkan inflasi karena ekspektasi. Bambang mencontohkan, Thailand dan Filipina kini tak lagi memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya.
Wamenkeu minta harga BBM sesuai harga pasar
JAKARTA. Pemerintah menilai, pemberian subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dikaji kembali. Hal tersebut disampaikan oleh wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta Sabtu, (23/11). Menurut Bambang, ada beberapa hal yang menjadi alasan agar harga BBM ikut mekanisme pasar. Pertama, subsidi BBM telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal saat ini pemerintah harus memperketat defisit APBN. Bambang juga bilang, setiap kali pembahasan subsidi BBM dengan Dewan Perwakilan rakyat selalu menimbulkan inflasi karena ekspektasi. Bambang mencontohkan, Thailand dan Filipina kini tak lagi memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya.