KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dalam acara yang digelar BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Rabu (11/9). Adapun, pemerintah telah merilis RAPBN 2025 dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari DPR agar dapat disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Selain itu, Pemerintah telah memberikan landasan untuk menciptakan transisi yang lancar dengan memungkinkan integrasi antara inisiatif penting pemerintahan baru dan keberlanjutan program pemerintahan lama.
Suahasil mengatakan bahwa APBN berperan sebagai
shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19, di mana pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran. Selain itu, kata Suahasil, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi pemerintahan yang baru.
Baca Juga: Tambah Sarana Operasi Pengawasan, Bea Cukai Alokasikan Rp 335,9 Miliar Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menjawab pertanyaan mengenai profil jatuh tempo utang yang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang. Menurutnya, menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi akan membantu menjaga level rasio utang Indonesia. "Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan
natural hedging,” ujar Suahasil dalam keterangan resminya, Kamis (12/9). Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5% akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran. Suahasil juga menyinggung tentang isu kelas menengah yang sedang ramai dibahas oleh publik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. "Fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menyampaikan, perusahaan menilai bahwa anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama. “Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” tutup Laksono.
Baca Juga: APTI Sebut Implementasi PP Kesehatan Mengancam Kehidupan 2,5 Juta Petani Tembakau Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati
