KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp 2.602,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 96,3% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 2.701,4 triliun. Namun demikian, jika dihitung berdasarkan outlook dalam Laporan Semester (Lapsem), realisasi belanja pemerintah pusat tersebut setara dengan sekitar 97,7% sepanjang tahun 2025. Dalam rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) membengkak menjadi 1.500,4 triliun, atau setara 129,3% dari pagu belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 1.324 triliun sampai akhir Desember 2025.
Di sisi lain Belanja non K/L hanya terserap 71,5% dari pagu APBN 2025 yakni sebesar Rp 1.102 triliun. Sementara belanja Transfer ke Daerah (TKD) terserap 92,3% dari pagu dengan nilai mencapai Rp 849 triliun.
Baca Juga: Realisasi Belanja Seret, Defisit APBN 2025 Diperkirakan Mengecil dari Target Wamen Suahasil mengungkapkan pembengkakan belanja pemerintah pusat tersebut disebabkan oleh pergeseran anggaran yang menyesuaikan dengan prioritas program pemerintah. "Ada juga yang sifat pergeseran anggaran itu termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L. Kalau belanja non-K/L itu bergeser menjadi belanja K/L, karena di belanja non-KL biasanya ada cadangan-cadangan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Januari 2026, Kamis (8/1/2026). Menurut Suahasil, pergeseran belanja non K/L menjadi anggaran belanja K/L umumnya memuat cadangan anggaran, termasuk untuk penanganan bencana. “Kalau terjadi bencana, maka cadangan tersebut dipindahkan menjadi belanja kementerian dan lembaga,” jelasnya. Selain belanja pemerintah pusat, realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp 849 triliun. Dari sisi perkembangan kuartalan, Suahasil menyebut belanja negara pada kuartal I 2025 tumbuh 14,6% secara tahunan (year on year/yoy), meskipun secara nominal relatif rendah karena awal tahun anggaran. Realisasi belanja negara pada kuartal I tercatat sekitar Rp 620 triliun, meningkat signifikan menjadi sekitar Rp 1.400 triliun pada kuartal II.
Baca Juga: Purbaya Usul ke Prabowo Bentuk Satgas Baru Awasi Belanja APBN dan Program Prioritas Namun, pertumbuhan belanja pada kuartal II melambat menjadi hanya 0,6% yoy, salah satunya dipengaruhi oleh proses efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Pada kuartal III, realisasi belanja negara mencapai Rp2.234,8 triliun, meskipun secara nominal meningkat dibanding kuartal sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan realisasi kuartal III tahun lalu. Memasuki kuartal IV, pemerintah mencatat percepatan belanja. Hingga akhir tahun, belanja negara secara kumulatif mencapai Rp3.451,4 triliun, dengan pertumbuhan belanja pada kuartal IV sebesar 3,0% yoy. “Efek dari belanja ini nantinya akan akan memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri," kata Suahasil Lebih lanjut, Suahasil mengingatkan bahwa pada awal 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun, baik dari belanja KL maupun transfer ke daerah (TKD), yang sebelumnya dilakukan melalui mekanisme blokir anggaran. Blokir tersebut tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar kementerian/lembaga, serta belanja bantuan sosial. Seiring berjalannya tahun anggaran, pemerintah membuka kembali sebagian blokir tersebut. Sekitar Rp 206,4 triliun dibuka kembali untuk memastikan operasional dasar dan belanja bantuan sosial tetap berjalan.
Baca Juga: Realisasi Belanja Seret, Kemenkeu Tegaskan Fokus Kualitas Belanja APBN Dengan fleksibilitas pergeseran anggaran tersebut, pemerintah tetap dapat menjalankan seluruh program prioritas meskipun belanja pemerintah pusat terealisasi sekitar Rp100 triliun lebih rendah dari pagu awal. Dari sisi komposisi belanja K/L, Suahasil mencatat belanja barang tumbuh 8,3% dibandingkan 2024, mencerminkan stimulus APBN terhadap perekonomian, terutama melalui pembelian barang produksi dalam negeri. Belanja barang tersebut antara lain mencakup penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), operasional layanan pendidikan, subsidi biodiesel, program makan bergizi gratis (MBG), bantuan subsidi upah, serta berbagai program lainnya. Sementara itu, belanja modal juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir 2025, belanja modal tercatat mencapai Rp 427,5 triliun, atau tumbuh 20,3% dibandingkan tahun 2024.
Baca Juga: Belanja APBN 2026 Tembus Rp 3.842,7 Triliun, Indef Ingatkan Kualitas & Risiko Fiskal Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
